#Pajak#PBB#Tunggakan-Pajak

Tunggakan Pajak di Pesisir Barat Rp600 Juta Lebih

( kata)
Tunggakan Pajak di Pesisir Barat Rp600 Juta Lebih
Ilustrasi. MI/ROMMY PUJIANTO

Krui (Lampost.co) -- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesisir Barat menyatakan jumlah tunggakan pajak di kabupaten tersebut hingga kini mencapai Rp600 juta lebih. Beberapa tunggakan diantaranya merupakan pajak bumi dan bangunan (PBB) di beberapa pekon.

Kepala Bapenda Kabupaten Pesisir Barat, Kasmir, kepada Lampost.co, Selasa, 12 November 2019, mengakanan kisaran tunggakan PBB tersebut bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Karenanya, pemkab setempat berencana melakukan penertiban.

“Pekon Kutajawa Kecamatan Bangkunat, Pesisir Barat merupakan salah satu objek pajak dan retribusi pemerintah yang hingga saat ini masih memiliki tunggakan PBB tahun 2018. Nilai tunggakan di pekon tersebut mencapai Rp110 juta,” ujarnya saat ditemui di kantornya.

Ia menjelaskan tunggakan tersebut terjadi lantaran ada ketidaksesuaian data besaran pajak sehingga pihaknya meminta aparat pekon terkait melakukan perbaikan data. Namun, hingga saat ini pihak pekon belum juga melakukan dan menyerahkan data hasil perbaikan.

“Pekon-pekon lain mengajukan keberatan atas ketidak sesuaian seperti itu sudah mengirimkan perbaikan mereka kepada kami. Demikian juga Pekon Tanjungsetia di Kecamatan Pesisir Selatan masih menunggak sekitar Rp30juta," kata Kasmir.

Ia menduga keterlambatan terjadi lantaran pihak pekon tidak melakukan perbaikan data atas objek PBB di wilayah mereka. Hal itu mungkin terjadi karena setelah dihitung ulang secara rill di lapangan nilai yang harus dibayar menjadi lebih besar sehingga proses perbaikan urung dilakukan.

"Karena kalau dikirim perbaikan oleh pekon, maka kami kemudian akan melakukan pengecekan langsung di lapangan. Biasanya hasilnya dari fakta di lapangan, nilai PBB yang harus mereka (pekon) bayar akan lebih tinggi," kata Kasmir.

Kata Kasmir, saat ini pihak pemkab telah membentuk tim penertiban pajak dan retribusi daerah yang akan mulai berjalan di tahun 2020. Fungsinya untuk melakukan penagihan atas tunggakan-tunggakan yang terjadi, termasuk melalui surat paksa atau penyitaan atas objek yang menunggak.

“Hal itu sesuai dasar hukum undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan paksa, yang diubah kemudian menjadi UU nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa,” ujarnya.

Ia menambahkan, tim tersebut terdiri dari berbagai unsur. Ada unsur dari pemkab, kejaksaan setempat, seluruh kapolsek, danramil, seluruh camat hingga Sat Pol PP. Dengan adanya tim tersebut diharapkan penarikan pajak di Kabupaten Pesisir Barat bisa lebih optimal.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar