#korupsi#lbh#beritalampung#politikuang

Tren Korupsi Kepala Daerah Naik, Politik Uang Masih Warnai Lampung

( kata)
Tren Korupsi Kepala Daerah Naik, Politik Uang Masih Warnai Lampung
Penyampaian catatan pertanggungjawaban kepada publik LBH Bandar Lampung, Senin, 23 Desember 2019. Lampost.co/Febu Herumanika

Bandar Lampung (Lampost.co): Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menyampaikan catatan pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai pernyataan sikap atas konsistensi dalam mendampingi masyarakat miskin, marjinal dan tertindas baik secara hukum, politik, ekonomi, dan hal-hal lain yang terjadi akibat ketidakadilan struktural di Kantor LBH Bandar Lampung, Senin, 23 Desember 2019.

Dalam catatan LBH, salah satu yang disorot yakni ongkos politik tinggi dan praktik korupsi berlatar belakang kepala daerah cenderung naik.

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Mulyawan mengatakan biaya politik yang tinggi tidak hanya mengakibatkan keterlibatan pemilik modal. Mahalnya ongkos kampanye yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah juga dapat menimbulkan perilaku koruptif.

"Tren korupsi yang melibatkan kepala daerah cenderung mengalami kenaikan. Praktik politik transaksional dan politik uang masih mewarnai dinamika percaturan politik di Provinsi Lampung," kata Candra.

Menurutnya, kepala daerah membutuhkan dana agar dipilih. Sementara pemilik modal melihat potensi melebarkan usaha melalui kepala daerah terpilih yang akan memuluskan operasional usaha dan menangguk uang dari proyek-proyek APBD. Sehingga modal yang dikeluarkan saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus kembali atau bahkan berlipat ganda ketika ia menduduki jabatan tersebut.

"Sudah ada empat bupati nonaktif Lampung yang divonis oleh pengadilan dan satu bupati yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara wakil gubernur Lampung saat ini sedang menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi terkait dengan pengembangan dugaan kasus korupsi yang menimpa mantan bupati Lampung Tengah, Mustafa," kata dia.

Dia mengatakan modus korupsi yang dilakukan di Provinsi Lampung ialah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, suap serta markup proyek infrastruktur dalam pengadaan barang dan jasa yang juga melibatkan pejabat SKPD dan sejumlah anggota DPRD.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar