#tajuklampungpost#pencariran-anggaran
Tajuk Lampung Post

Transparansi Pencairan Anggaran

( kata)
Transparansi Pencairan Anggaran
Ilustrasi - Medcom.id.

SALAH satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah birokrasi yang berbelit-belit. Kebijakan yang sudah diputuskan Pemerintah Pusat sering sulit dieksekusi di tingkat teknis karena harus melalui sejumlah hierarki birokrasi, termasuk dalam hal pencairan anggaran.

Untuk melepaskan belenggu birokrasi tersebut, dua hari lalu Pemerintah Pusat menandatangani nota kesepahaman tentang koordinasi percepatan dan perluasan transaksi pemerintah daerah secara elektronik. Tidak tanggung-tanggung, nota kesepahaman itu diteken Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika yang diwakili Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bisa disebut sebagai gebrakan baru untuk kelancaran pembangunan daerah. Jumlah anggaran pusat yang ditransfer ke daerah memang sangat besar. Tahun ini pemerintah membelanjakan lebih dari Rp2.500 triliun yang mencakup program keluarga harapan, dana yatim piatu, bantuan madrasah, pendidikan anak usia dini, hingga dunia bisnis yang mendapat insentif tax holiday dan tax allowance.

Sementara itu, transfer Pemerintah Pusat ke daerah lebih dari Rp856 triliun, termasuk dana desa Rp72 triliun dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp54,3 triliun kepada lebih dari 134 ribu sekolah di Indonesia.

Elektronifikasi ini juga dilakukan agar pemerintah daerah makin terbiasa dengan transaksi yang minim menggunakan uang tunai (less cash society). Sehingga akan mendorong transparansi, akuntabilitas, lebih efektif dan efisien, termasuk pelaporan keuangan negara yang makin mudah.

Selain itu, elektronifikasi tersebut juga diharapkan efektif mencegah  praktik korupsi dari dana transfer ke daerah, bantuan sosial termasuk penerimaan daerah. Keunggulan lain, elektronifikasi juga meningkatkan penerimaan daerah, seperti Kabupaten Sleman yang penerimaan daerahnya naik lima kali lipat dalam empat tahun.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat juga mengeluarkan kebijakan pencairan dana desa tidak lagi mengendap di kabupaten, tetapi langsung ke rekening desa. Begitu pula dana BOS akan langsung masuk ke rekening sekolah. Pemangkasan birokrasi pencairan dana pusat ke daerah menjadi sebuah keputusan yang jitu.

Selain itu, akan menghilangkan syak wasangka. Semisal, pencairan tunjangan profesi guru sering tertunda. Ada spekulasi dana miliaran rupiah itu sengaja didepositokan lebih dahulu oleh oknum pejabat. Setelah memperoleh bunga deposito baru kemudian disalurkan untuk ribuan guru. Padahal tudingan tersebut belum tentu benar.

Karena itulah, semua pihak harus mendukung kebijakan elektronifikasi anggaran pemerintah daerah, termasuk kalangan swasta. Makin jelas dan transparan pencairan dana, maka makin kecil peluang terjadinya kebocoran anggaran negara.

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar