#tajuklampungpost#danakelurahan
Tajuk Lampung Post

Transparansi Dana Kelurahan

( kata)
Transparansi Dana Kelurahan
ilustrasi lampost.co

KEMENTERIAN Dalam Negeri telah mengeluarkan kebijakan melalui Permendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan atau yang disebut dana kelurahan.

Tahun ini merupakan tahun kedua digelontorkan. Dengan sasaran 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota, termasuk Lampung. Tahap I telah digelontorkan pada Mei 2019 sebesar Rp1,5 triliun atau 50 persen dari alokasi dana kelurahan yang berada di dalam dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp3 triliun.

Jadi, setiap kelurahan mendapatkan Rp352,9 juta hingga Rp384 juta, tergantung dari kategori kelurahannya. Jumlah yang lumayan besar untuk membangun daerahnya.

Tujuan diluncurkannya dana kelurahan ini untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti buat membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, kesehatan maupun transportasi.

Oleh karena itu, penggunaan dana kelurahan ini harus diketahui warganya, baik peruntukannya hingga jumlah atau besarannya. Dengan transparansi dana yang ada, serta dipublikasikan kepada warganya, tentunya menekan celah penyalahgunaan uang rakyat tersebut.

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa suatu pemerintahan yang sehat adalah yang terbuka, efektif, efisien membelanjakan dana sesuai dengan rencana mengelola, sesuai dengan aturan dan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan baik proses maupun hasilnya.

Sebab, selama ini dana untuk pembangunan, baik dana keluruhan maupun dana desa yang lebih dahulu digelontorkan, kerap dijadikan bancakan. Pengalokasian dan penggunaan dana hanya dilakukan segelintir orang, tanpa melibatkan warga. Akibatnya, pembangunan daerah tersendat meskipun kucuran dana telah begitu melimpah.

Dan yang perlu diingat bahwa setiap penggunaan dana rakyat tetap ada pertanggungjawabannya. Ada pengawasan dari aparat seperti kejaksaan hingga  komisi antirasuah, KPK.

Bambang Pamungkas

loading...

Berita Terkait

<<<<<<< .mine
loading...
||||||| .r621
loading...
=======
>>>>>>> .r624

Komentar