#bansos#tajuklampungpost#bpk

Transparansi Dana Bansos

( kata)
Transparansi Dana Bansos
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Images

PEMERINTAH daerah serta Pemerintah Pusat terus berupaya mengentaskan kemiskinan dan permasalahan sosial lain yang melanda masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah, yakni menggulirkan dana bantuan sosial maupun pemberian dana hibah kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Bantuan sosial maupun pemberian dana hibah ini memiliki manfaat luas bagi si penerima dalam mengatasi permasalahan sosial atau risiko sosial lain.

Namun, seiring dengan pemberian bantuan tersebut sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi dana bantuan sosial, penerimanya pun harus memiliki rasa tanggung jawab dalam penggunaan dana bantuan sosial tersebut.

Hal ini mengingat ada belasan penerima bantuan sosial atau bansos diketahui belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) tahun anggaran 2018 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasar pada rilis dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rilis BPK tersebut menyebutkan sembilan dari 13 penerima dana hibah telah membuat laporan. Artinya, hanya tersisa empat penerima dana dengan nilai nominal Rp107 juta yang belum menyampaikan laporan.

Selanjutnya dari 38 penerima bansos, 21 di antaranya juga sudah membuat laporan. Masih ada 17 penerima yang belum membuat laporan atau senilai Rp124 juta.

Pihak Pemkot Bandar Lampung menyatakan beberapa di antara penerima dana hibah dan bansos yang belum membuat laporan merupakan warga yang terkena musibah. Misalnya, korban kebakaran, tertimpa pohon, dan sebagainya. Nilainya juga kecil, memang, sekitar Rp3 juta. Untuk itu pihak Pemkot akan mengirimkan surat teguran kepada penerima bantuan tersebut untuk segera membuat laporan pertanggungjawaban (LPj).

Memang seyogianya pemberian bantuan sosial atau dana hibah ini tidak wajib atau tidak mengikat serta tidak semua orang mendapatkannya.

Namun sebagai warga negara yang baik dan patuh, sudah sepatutnya kita membuat atau menyampaikan LPj atas bantuan yang diberikan pemerintah. Hal ini pun bisa dikatakan sebagai balas budi dari masyarakat atas pemberian bantuan sosial atau dana hibah dari pemerintah. Selain itu masyarakat penerimanya pun patut bersyukur mendapatkan bantuan sosial ini karena banyak warga yang tidak mendapatkannya.

Hal ini pun berkaitan dengan anggaran pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dan diperiksa BPK. Uang sedikit atau banyak harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Untuk itu sinergi antara masyarakat sebagai penerima bantuan sosial dan pemerintah harus dilakukan yang dibarengi dengan akuntabilitas dan transparansi dana bantuan sosial. Sehingga ke depan pemberian bantuan sosial atau dana hibah ini bisa sama-sama dirasakan manfaatnya, baik untuk masyarakat maupun pemerintah.

Menjadi kewajiban pemerintah daerah membimbing warga penerima dana hibah dan bansos untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara transparan.

Tim Redaksi Lampung Post



Berita Terkait



Komentar