#tpidlampung#wilayahsumatera

TPID  Lampung Nominasi I Terbaik untuk Wilayah Sumatera

( kata)
TPID  Lampung Nominasi I Terbaik untuk Wilayah Sumatera
Dok.Antara


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung meraih penghargaan Nominasi I TPID Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2019 untuk wilayah Sumatera. Keberhasiln tersebut diraih berkat kerja sama Pemerintah Provinsi Lampung dengan sejumlah stakeholder terkait.

Penghargaan disampaikan saat rakornas pengendalian inflasi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan secara virtual pada Kamis, 22 Oktober 2020. Rakornas yang mengambil tema "Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga menuju Indonesia Maju” itu dihadiri 542 TPID dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. 

Penilaian diberikan dari beberapa aspek pengukuran, yakni koordinasi dalam pengendalian inflasi, program unggulan TPID dalam upaya pengendalian inflasi, dan pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Keberhasilan TPID Lampung ini merupakan hasil dari koordinasi yang baik antara pemprov, pemerintah kota/kabupaten, Bank Indonesia, Satgas Pangan, Bulog, distributor, dan instansi terkait lainnya, serta dukungan masyarakat dalam mengendalikan inflasi.

"Sesuai dengan yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo yang menekankan lima hal penting terkait upaya pengendalian inflasi. Pertama, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan pada upaya memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM," ujar Kepala KPw Bank IndonesiaLampung, Budiharto Setyawan.

Kedua, pemerintah daerah diharapkan memperkuat kebijakan Pemerintah Pusat dengan mempercepat realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk sektor UMKM.

Ketiga, penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM. Keempat, ketersediaan data informasi pangan yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja sama antardaerah. 

"Kelima, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun optimisme pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi Covid-19 di pusat dan daerah," katanya.
 
Upaya menjaga stabilitas harga tersebut juga menjadi elemen penting dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Inflasi 2020 diprakirakan tetap terkendali, meskipun lebih rendah dari batas bawah target inflasi sejalan permintaan domestik yang belum kuat, di tengah pasokan barang dan jasa yang tetap memadai dan diprakirakan kembali ke dalam sasarannya 3,0% ± 1% pada 2021. 

Hal ini disampaikan pada kesempatan yang sama oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang juga secara khusus menyampaikan apresiasi atas sinergi berbagai pemangku kebijakan sehingga inflasi tetap terkendali sesuai dengan perkembangan perekonomian di era pandemi Covid-19 pada 2020. 

"Inflasi yang terkendali menjadi momentum untuk meningkatkan peran UMKM dalam memperkuat rantai pasokan lokal (local supply chain) dengan mengoptimalkan pesatnya digitalisasi," katanya. 

Peningkatan peran UMKM dapat terus dilakukan melalui pengembangan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan penyediaan pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital. 

"Ke depan, Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan pemerintah daerah terus berkomitmen melakukan sinergi untuk mengembangkan ekosistem digital UMKM secara terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga dapat mempercepat transformasi UMKM," katanya.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar