#opini#tambangbatubara#batubara

Tolak Tambang Batu Bara

( kata)
Tolak Tambang Batu Bara
Ilustrasi. (Foto: Dok/Pixabay)

SUDAH semestinya negara menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkorelasi dengan kemaslahatan rakyat. Bukan justru sebaliknya. Negara mengizinkan korporasi besar mengeksploitasi habis-habisan, melakukan pertambangan terbuka (open pit mining), tanpa mempedulikan dampak negatif jangka panjang terhadap lingkungan.

Mesti ada solusi terbaik. Bukan hanya mengeruk ceruk uang fantastis tanpa memperhatikan dampak lingkungannya.

Aktifitas pertambangan diibaratkan mata uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Selain sebagai sumber kemakmuran, tetapi juga perusak lingkungan yang sangat potensial.

Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka dapat mengubah secara total, baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan.

Hilangnya vegetasi secara tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu, penambangan batu bara juga bisa mengakibatkan perubahan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan penambangan.

Hal itu sangat jelas menjadi beberapa diantara alasan Pemerintah Kabupaten Mesuji menolak Bumi Ragam Begawe Caram dijadikan kawasan pertambangan batu bara. Bisnis raksasa itu hanya akan merusak lingkungan dan menghancurkan infrastruktur.

Langkah eksekutif dan legislatif yang dengan lantang menolak tambang batu bara di wilayah mereka tentulah hal berani dan patut diapresiasi. Selayaknya fungsi dari pemerintah daerah yang menjalankan peran negara. Bukan justru silau dengan hantaran upeti berkedok izin prinsip. Tetapi berani menolak demi kelestarian alam yang bermuara pada kemaslahatan rakyat.

Penolakan tersebut bermula dari beredarnya dua surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Lampung tertanggal 22 Juni yang ditandatangani Intizam selaku kepala dinas.

Dalam surat pertama, Pemprov memberikan izin tambang batu bara kepada PT Indotex Pratama Jaya di dua kecamatan, yakni Mesuji dan Tanjungraya, dengan luas lahan konsesi 4.795 ha. Dalam surat kedua, izin diberikan kepada PT Nokano Coal Mining di Kecamatan Pancajaya dengan luas lahan 3.241 ha. Dengan demikian, total luas lahan konsesi itu mencapai 8.036 ha.

Dalam SK tersebut disebutkan perusahaan pemegang izin memiliki jangka waktu penambangan hingga 20 tahun. Tidak hanya itu, apabila diperlukan setiap perusahaan berhak memperpanjang masa penambangan sebanyak dua kali, masing-masing selama 10 tahun. 

Mesuji tidak ingin aktivitas pertambangan batubara menjadi bom waktu seperti yang terjadi di hulu DAS Bengkulu.

Kerusakan lingkungan hidup akibat limbah batubara di sepanjang DAS Air Bengkulu hingga pesisir pantai di Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah yang terjadi sejak 1980-an hingga kini adalah nyata dan bukan kasat mata.

Kita ingin mengingatkan jangan sampai kepala daerah menjadi korban dari eksploitasi alam. Sebagaimana menimpa Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam. Ia dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar serta subsider 1 tahun kurungan karena telah merusak lingkungan dalam kasus korupsi izin eks­plorasi tambang nikel di Blok Malapulu, Pulau Kabaena. Politikus Partai Amanat Nasional itu juga dituntut membayar uang pengganti Rp2,7 miliar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Lampung juga jangan coba-coba bermain. Mengeluarkan izin lantas menumburkan investor dengan rakyat. Apalagi sampai menerima upeti berbalik izin prinsip dan tekenan berbiaya mahal. Rakyat sudah cerdas. Sistem yang dibangun KPK pun sudah sangat canggih dan terpantau. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga.

Tim Tajuk Lampung Post

Berita Terkait

Komentar