#aksi#tolakRUU#kamisan

Tolak RUU KPK, Aliansi Kamisan Lampung Tabur Bunga di Tugu Adipura

( kata)
Tolak RUU KPK, Aliansi Kamisan Lampung Tabur Bunga di Tugu Adipura
Foto: Lampost.co/Umar Robani*

Bandar Lampung (Lampost.co): Aliansi Aksi Kamisan Lampung mengelar prosesi pemakaman dan menabur bunga di atas keranda hitam di Tugu Adipura, Kamis sore, 19 September 2019.

Aksi Kamisan tersebut sebagai simbol matinya KPK akibat disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Serta sebagai ungkapan rasa berduka terhadap pihak-pihak yang diduga telah melemahkan KPK.

Aksi itu digelar masa dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung bersama mahasiswa, civil society organization (CSO), penyintas, Aliansi Jurnalis Independen (Aji), Walhi dan masyarakat sipil sebagai ungkapan belasungkawa karena menganggap KPK telah mati.

"Pada minggu ini kita dihebohkan bahwa telah terbitnya revisi UU KPK yang dalam teori kelembagaan negara seharusnya lembaga KPK itu adalah independen," kata Kordinator Lapangan Aksi Kamisan Feri Kurniawan, kepada awak media, Kamis sore di tugu adipura.

Tetapi, lanjutnya, melalui produk hukum pemerintah dan wakil rakyat mencoba untuk menginterpensi kewenangan kelembagaan KPK.

 "Saya berpendapat bahwa kelembagaan KPK tetap indepnden dan revisi uu KPK itu saya nyatakan cacat," ujar Feri.

Poin yang cacat itu, menurutnya, terdapat pada sistem pengawasa. Bahwa lembaga yang independen tidak perlu dewan pengawas karena dalam mekanisme pelaporan DPR dan pemerintah tau itu dari kelembagaan independen.

"Kemudian dalam data pribadi, semua lembaga negara itu melakukan penyadapan data pribadi. Lalu kenapa yang selalu disoroti itu kelembagaan KPK, padahal ada lembaga yang lain juga menyadap data pribadi," kata dia

Ia mengatakan, aksi tersebut pada Kamis dan Minggu, Feri berharap bahwa DPR serta Pemerintah akan mendengar dan sadar bahwa keadaan diakar rumput permasalahan kericuhan yang ada di negeri ini sudah ditorehkan oleh pihak pemerintah dan DPR.

"Bahwa aliansi tetap mendorong, dimana seharusnya keadilan harus tetap disuarakan walau sakit didalam diri dan sakit didalam hati," ucapnya

Menurtnya lebih dari 2.500 akademisi di Lampung sependapat dan menyuarakan, bahwa revisi UU KPK ini memang benar melemahkan kelembagaan KPK, sehingga harus dibatalkan.

"Yang kita inginkan, dan kita mendorong bahwa undang undang revisi KPK ini bakal dicabut dengan mekanisme peraturan perundang undangan yang sudah ada, bisa melalui yudisial review dan lainnya," pungkasnya.

Umar Robani*



Berita Terkait



Komentar