#tajukrencana#LampungPost#TolakPejabatPublikArogan

Tolak Pejabat Publik Arogan

( kata)
Tolak Pejabat Publik Arogan
Ilustrasi. www.cahayapapua.com

KEPOLISIAN Republik Indonesia sejak awal mengambil peran sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Selain itu, Polri juga berfungsi sebagai penegak hukum serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sesuai UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI pada Pasal 2 yang mengatur tentang fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom, seorang Bhayangkara harus bertugas sesuai dengan fungsi tersebut. Sebagai pelindung, Polri memberikan rasa aman bagi yang dilindungi. Sedangkan sebagai pengayom, Polri harus bisa menjadi teladan dan contoh baik bagi masyarakat.
Namun, dalam kenyataan tugas dan fungsi Polri acap tercoreng akibat perilaku arogan terhadap masyarakat. Salah satu contohnya adalah sikap yang ditunjukkan Kepala Kepolisian Resor Way Kanan Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Asrul Kurniawan. Pernyataan perwira menengah itu dinilai melecehkan profesi wartawan. Selain itu, ada terlontar kata-kata yang tidak pantas dan tidak patut diteladani masyarakat.
Sikap yang ditunjukkan perwira menengah Polri itu sangatlah tidak bisa dimaklumi untuk sekelas pimpinan korps Bhayangkara di tingkat kabupaten. Ia kurang memahami Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dengan menunjukkan sikap arogan saat dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran muatan lebih angkutan batu bara.
Sikap arogan perwira menengah seperti itu juga pernah ditunjukkan seorang kapolres di Kabupaten Lampung Timur terkait kasus dugaan pidana pengerukan pasir ilegal. Saat itu, perwira polisi itu pun sempat mengajak adu fisik seorang jurnalis.
Masyarakat sangat memahami bagaimana kerja keras kepolisian dengan fungsi tugas mereka yang begitu banyak. Seperti yang dilontarkan salah seorang tokoh adat yang juga mantan Kapolda Lampung Brigjen Purnawirawan Edward Syah Pernong, bahwa tugas berat diemban pimpinan wilayah terkadang membuat tekanan psikis.
Namun, itulah tugas seorang aparat negara. Mereka digaji dari hasil pengumpulan pajak dari rakyat yang berdaulat. Apalagi, seorang perwira dengan sejumlah jenjang tempaan pendidikan hingga mendapatkan tanda pangkat melati dua di pundaknya seharusnya secara mental sudah siap menghadapi tekanan pekerjaan.
Lagi pula, yang dihadapi seorang aparat Bhayangkara adalah rakyat yang notabene memberi sebagian rezekinya untuk pajak dan digunakan untuk membayarkan. Seharusnya, jangan ada kata-kata apalagi sikap arogan.
Adat ketimuran pun tidak memberi kesempatan sikap arogan dalam menyelesaikan masalah sehingga tidak ada alasan seorang pengayom memperlakukan yang diayominya dengan arogan. Pejabat publik seharusnya dapat saling menghormati tugas profesi lain yang bekerja dilindungi undang-undang. Tidak kalah penting adalah mampu menjaga tindakan dan ucapan sesuai dengan etika umum. n

Tim Redaksi Lampung Post



Berita Terkait



Komentar