Demounjukrasapemprovomnibuslaw

Tolak Omnibus Law, Siswa Hingga Mahasiswa Geruduk DPRD Lampung

( kata)
Tolak Omnibus Law, Siswa Hingga Mahasiswa Geruduk DPRD Lampung
Ratusan massa dari sejumlah elemen yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil menggelar aksi long march yang dimulai dari Tugu Adipura menuju Kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu 7 Oktober 2020. Salda


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Ratusan massa dari sejumlah elemen yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil menggelar aksi long march yang dimulai dari Tugu Adipura menuju Kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu 7 Oktober 2020.

Berdasarkan pantauan Lampost.co di lokasi pukul 09:35 Wib, tampak puluhan siswa SMK dan SMA yang masih memakai seragam sekolah, ratusan mahasiswa, Organisasi Kepemudaan, dan elemen-elemen masyarakat ikut dalam aksi. Mereka menolak UU Omnibus Law.

Salah satu mahasiswa SMK yang ada di Bandar Lampung Ridwan mengatakan, dirinya tergugah untuk bergabung bersama mahasiswa untuk menyuarakan menolak UU Omnibus Law.

"Iya sama teman-teman ikut bergabung untuk menolak Omnibus Law yang telah disahkan. Yang intinya tidak berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Sementara itu salah satu mahasiswa Itera, Sonia mengatakan, dirinya bersama Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ikut menyuarakan menolak keras UU Omnibus Law yang telah disahkan oleh pemerintah bersama DPR.

"Kami sudah kumpul di sini mulai dari pukul 08:00 Wib untuk mengadakan longmarch mulai dari depan Hotel Sheraton sampai ke gedung DPRD Lampung untuk menyampaikan penolakan disahkannya UU Omnibus Law," ujarnya.

Adapun Aliansi Mahasiswa Memanggil yang memanggap poin-poin bermasalah, yakni pertama Outsourcing bebas dipergunakan di semua jenis pekerjaan tidak ada batas waktu. Bank tanah yang memperparah ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

Kemudian, yang dimaksud permasalahan bank tanah adalah terkait pemberian hak pengelolaannya serta dapat memberikan hak pakai hak guna usaha dan hak guna bangunan kepada pihak lain sampai 90 tahun.

Dihapusnya pasal yang mengatur reforma agraria yang akan berdampak pada ketidak jelasan status tanah yang terlantar dan akan menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Potensi agraria dan lingkungan hidup yang berpotensi menyebabkan kriminalitas terhadap rakyat.

Kekuasaan birokratis terpusat yang berlawanan dengan desentralisasi/otonomi daerah pasca 1998. UU cipta kerja akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola SDA di daerah tersebut, menarik kewenangan penertiban peraturan daerah dan penertiban izin.

Winarko







Berita Terkait



Komentar