#LUKASENEMBE#PKP#PAPUA

Tokoh Papua Imbau Lukas Enembe Menghormati Proses Hukum di KPK

( kata)
Tokoh Papua Imbau Lukas Enembe Menghormati Proses Hukum di KPK
Gubernur Papua Lukas Enembe/Medcom.id/Ahmad Mustaqim


Jakarta (Lampost.co) -- Gubernur Papua Lukas Enembe masih belum memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dengan alasan sakit. Menanggapi itu, sejumlah tokoh di Papua mengimbau Lukas Enembe untuk menghormati proses hukum.

Tokoh agama di Papua Pendeta Alberth Joku mengatakan hukum menjadi satu-satunya jalan bagi Gubernur Papura Lukas Enembe untuk menempatkan diri dalam posisi benar atau salah. Alberth meminta Lukas Enembe untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah kini dihadapi.

"Tidak ada salahnya Bapak Gubernur maju dengan berani, nyatakan kebenaran dan kejujuran, atas nama Tuhan. Hukum menjadi jalan pembuktian bahwa tuduhan yang sudah diketahui publik adalah tidak benar. Kalau pun benar, maka konsekuensinya harus dijalankan sebagai sikap bijak menjalankan tanggung jawab. Membuktikan diri di ruang pengadilan adalah pembuktian dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan," kata Alberth di Jayapura, Papua, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Alberth menerangkan setiap pejabat negara, apapun agamanya, sudah melakukan sumpah jabatan saat dilantik. Maka dalam menjalankan pekerjaan dan melayani masyarakat, diajarkan untuk takut pada Tuhan.

"Apa yang terjadi pada Gubernur Papua saat ini, juga bupati dan wali kota di Papua dan di seluruh Indonesia, harusnya mau bertanggung jawab akan apa yang telah ia perbuat, memenuhi panggilan KPK, mengikuti koridor hukum yang berlaku dan sebagai seorang pejabat publik harus bersikap pro aktif dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan," jelas dia.

Sementara itu tokoh Pemuda Papua Steve Mara melihat penetapan Gubernur Lukas Enembe menjadi tersangka bisa menjadi momentum membuka celah untuk mengaudit dana Otonomi Khusus Papua lebih transparan. Pihaknya mendukung penuh upaya KPK mengungkap dugaan pidana menerima suap Gubernur Lukas Enembe.

Sejak 2001 hingga 2022 Pemerintah Pusat sudah cukup banyak memberikan anggaran untuk membangun Papua menjadi lebih baik. Namun, kata dia, kondisi Papua saat ini masih berada di level bawah dengan angka kemiskinan yang tinggi.

"Kami mendorong KPK bekerja secara profesional dan transparan kepada publik sehingga masyarakat Papua mengerti mengapa selama ini tidak sejahtera. Kami juga minta kuasa hukum Lukas Enembe harus bekerja secara profesional dan tidak melakukan politisasi, tidak perlu membawa nama lain dalam kasus ini karena kasus ini termasuk kasus hukum yaitu gratifikasi,” kata Steve.

Hal senada disampikan tokoh masyarakat Papua Lambert Pekikir. Eks Mantan Panglima OPM ini mengimbau Gubernur Lukas Enembe untuk patuh terhadap hukum. "Jika merasa tidak bersalah dan kondisi kesehatan sudah memungkinan, saya minta Lukas Enembe untuk menyerahkan diri untuk diperiksa oleh pihak berwajib. Dan nanti apabila tuduhan tidak terbukti, nama baik Lukas Enembe harus dipulihkan oleh pemerintah," ujar Lambert.

Menurut Lambert, masyarakat Papua harus mendukung sikap tegas pemerintah terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk para pejabat. Dia menerangkan tindakan penegak hukum terhadap Lukas Enembe tidak akan berdampak terhadap Papua secara keseluruhan.

"Saat ini hanya lingkungan keluarga Lukas Enembe saja yang membela Lukas. Sedangkan masyarakat lainnya sedang menunggu, apakah Pemerintah bisa bertindak tegas terhadap Lukas Enembe, dan bagaimana Lukas Enembe dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah," ungkap Lambert.

Deni Zulniyadi








Berita Terkait



Komentar