#beritalampung#beritalampungterkini#raperda#tokoswalayan#pasarrakyat#pasar

Toko Swalayan di Lamteng akan Ditata dan Ditertibkan

( kata)
Toko Swalayan di Lamteng akan Ditata dan Ditertibkan
Bapemperda DPRD Lamteng saat melaksanakan pembahasan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bersama OPD terkait, Selasa, 15 November 2022. Lampost.co/Raeza Handanny Agustira


Gunungsugih (Lampost.co) -- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah tengah merancang payung hukum untuk menata dan menertibkan toko swalayan yang saat ini beroperasi di kabupaten setempat. Aturan tersebut untuk melindungi keberadaan pasar rakyat.

Bapemperda saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. "Sesuai amanah Permendag Nomor 23 Tahun 2021, kami sedang merancang Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Kami mengatur antara pasar rakyat dan toko swalayan, lalu jarak antara toko swalayan dan toko swalayan, dan jam operasi toko swalayan serta kemitraan," kata Ketua Bapemperda DPRD Lamteng Agus Triono, Selasa, 15 November 2022.

Baca juga: 60 Pekon di Lambar Diusulkan Pilkakon Serentak 

Meski Bapemperda tengah merancang perda, saat ini telah ada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penataan Toko Swalayan yang disahkan pada 16 Februari 2022. Meski demikian, masih terjadi pelanggaran oleh sejumlah toko swalayan yang beroperasi.

"Ya, ada pelanggaran Perbup, salah satunya soal jarak mereka. Pelanggaran itu ranahnya ada di Komisi I, beserta perangkat daerah yang menangani penegakan perda yang bermitra dengan komisi terkait," katanya.

Dia menerangkan setelah raperda ini disahkan nantinya toko swalayan yang melanggar perbup, sudah dikuatkan dalam raperda yang saat ini tengah dirancang. Perda yang dibuat secara detail nantinya akan menguatkan perbup.

"Ketentuan peralihan dalam perda terhadap keberadaan toko swalayan yang saat ini menyalahi perbup, kami mewajibkan peralihan waktu 2 tahun ke depan untuk menyesuaikan aturan di dalam perda. Semuanya harus menyesuaikan, baik yang baru berdiri 2022 ini ataupun yang sebelumnya. Harus menyesuaikan, terutama terkait jarak, jam operasi lalu pola kemitraan dan UMKM," katanya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar