#terorisme#tni

TNI Hanya Mendukung Polri dalam Penanggulangan Terorisme

( kata)
TNI Hanya Mendukung Polri dalam Penanggulangan Terorisme
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara saat webinar nasional yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, Kamis, 24 November 2020.  Istimewa


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Persoalan terorisme dan bentuk ancaman lainnya yang mengganggu ketahanan, keamanan serta persatuan-kesatuan Republik Indonesia menjadi sorotan berbagai pihak. Peran strategis Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap dibutuhkan untuk membantu dan mendukung aparat Polri dalam memberantas aksi terorisme di Tanah Air. 

Hal tersebut dikupas dalam diskusi webinar nasional dengan tema Mendudukan peran TNI dalam upaya penanggulangan aksi terorisme yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, Kamis, 24 November 2020. Pembicara webinar ini  adalah Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, pakar hukum pidana Unila Ahmad Irzal, pakar politik Unila Robi Cahyadi Kurniawan, pakar politik pemerintahan Himawan Indrajat, dan dimoderatori Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makarim.

Beka Ulung Hapsara meminta Presiden untuk menarik rancangan peraturan presiden (Perpres) pelibatan TNI dari pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM. Permintaan ini dituliskan dalam rekomendasi surat Komnas HAM ke Presiden dan DPR pada 17 Juni 2020.

Komnas HAM menilai rancangan perpres bertentangan dengan pendekatan hukum yang menjadi paradigma UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu criminal justice system dan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menekankan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebagai perbantuan sehingga bersifat adhoc, didasarkan pada keputusan politik negara dan anggaran hanya dari APBN. 

"Secara prinsip rancangan ini bertentangan dengan prinsip lex superior legi inferior," katanya.

Selanjutnya alasan permintaan penarikan rancangan karena rancangan perpres ini bercirikan pendekatan war model dalam penanganan terorisme yang melahirkan status kondisi "perang" tanpa kejelasan hukum dan memicu pelanggaran HAM. Komnas HAM juga menyoroti potensi tumpang tindih peran yang dilahirkan perpres dalam tata kelola penanganan terorisme karena dalam UU No 5 Tahun 2018 telah diatur tugas dan kewenangan sejumlah lembaga selain TNI.

Pakar hukum pidana Unila, Ahmad Irzal Fardiansyah menyatakan dari sisi kebijakan, pemberantasan terorisme pada aspek preventif dan represif sudah dilakukan dua lembaga, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri. Apa yang diamanatkan ke pada TNI dalam rancangan perpres sudah dilakukan lembaga lain, sehingga berpotensi tumpang tindih dan menambah beban keuangan negara. 

Ia menegaskan jika pelibatan TNI diperlukan, itu terkait dengan ancaman yang melampaui kemampuan aparat penegak hukum untuk mengatasinya, dilakukan sebagai bentuk perbantuan dan kendali operasi tetap berada pada Polri, serta tunduk pada ketentuan dan norma hukum dan HAM.

"TNI bukan aparat penagak hukum sehingga jika dipaksakan masuk dalam ranah penegakan hukum akan melanggar kepentingan penegakan hukum pidana yang melindungi hak negara, masyarakat, pelaku, dan korban berdasarkan hukum acara pidana," katanya

Sementara Robi Cahyadi Kurniawan menyampaikan hasil pengamatannya dalam dua tahun terakhir eskalasi ancaman terorisme menurun, yang berkaitan erat dengan keberhasilan penanganan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Karena itu, menjadi tidak elevan membicarakan penanganan TNI terhadap terorisme.

Robi menyoroti sumber anggaran TNI dalam rancangan perpres dari APBN, APBD, dan sumber lain-lain yang tidak mungkin dipenuhi pemerintah karena saat ini anggaran negara difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. 

Sedangkan Himawan Indrajat dalam kritiknya terhadap rancangan perpres menyatakan perlunya produk hukum yang lebih jelas mengatur keterlibatan TNI karena perpres ini tidak mengatur koordinasi dengan lembaga lain agar tidak tumpang tindih, serta perlu diperbaiki aturan-aturannya agar jelas dalam upaya tetap menghormati HAM. “Jangan sampai perpres ini menjadi bumerang di kemudian hari,” katanya.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar