#statusMa'rufAmin#bumn#tkn#nasional

TKN: Perjelas Soal Status KH Ma'ruf Amin di BUMN

( kata)
TKN: Perjelas Soal Status KH Ma'ruf Amin di BUMN
Logo BUMN.

JAKARTA (Lampost.co)--Dalam salah satu poin perbaikan permohonannya di MK, Tim Hukum Paslon #02 menyoal kedudukan KH Ma'ruf Amin sbg Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua TKN Bidang Hukum Arsul Sani meminta agar Tim Hukum Paslon #02 membaca dulu secara benar UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikaitkan dg Pasal 227 huruf P UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Menurut Arsul, berdasarkan Pasal 227 huruf P UU Pemilu,  seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri kalo ia adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau  badan usaha milik daerah (BUMD). 

Arsul dalam rilisnya ke Lampost.co, menyebut unsurnya adalah pertama, badan usahanya merupakan BUMN atau BUMD. Apa yg dinamakan sebahai BUMN itu ada definisinya dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sbg badan usaha yg seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan. 
Kedua, calon adalah karyawan yg diangkat oleh pimpinan perusahaan atau pejabat struktural yg diangkat oleh RUPS badan usaha yg bersangkutan
Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah  bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Oleh karena pemegang saham BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas. Sedangkan BNI Syariah yg menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance.  
"Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda kalo calon menjadi Direksi, Komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI dimana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dg menempatkan modal disetor yg dipisahkan dr kekayaan negara," terang Arsul di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Rilis TKN

Komentar