#nasional#kpk#asn

Tjahjo Enggan Intervensi Jabatan ASN di KPK

( kata)
Tjahjo Enggan Intervensi Jabatan ASN di KPK
Ilustrasi - Medcom.id.

BANJARMASIN (Lampost.co) : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo enggan ikut campur penempatan jabatan aparatur sipil negara (ASN) yang betugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan ada di pimpinan KPK.

"Proses penyeleksian, penempatan, jabatannya mau di mana, diserahkan ke pimpinan KPK, bukan kami," kata Tjahjo di Hotel Aria Barito, Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan, Jumat 7 Februari 2020.

KemenPAN-RB hanya berwenang mengelola tata keuangannya. Untuk protokolernya diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Tjahjo tak ingin ada anggapan pemerintah turut campur mengatur jabatan di KPK. Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN berlaku otomatis mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"(Otomatis) ikut menjadi ASN. Untuk pendataan pegawai yang beralih menjadi ASN terserah pimpinan KPK. Tapi Perpres sudah selesai," tutur Tjahjo.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengaku proses konsolidasi data pegawai KPK bukan hal mudah. Meski demikian, pihaknya tidak mempersoalkan rencana peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut.

"Jujur yang bikin stres adalah mendata konsolidasi menjadi ASN buat teman-teman yang ada di KPK," kata mantan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) itu.

Peralihan status ini merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Peralihan diatur dalam Pasal 1 ayat (6) UU KPK yang berbunyi, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar