#Hukum#Korupsi$GNP

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Masih Tinggi

( kata)
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Masih Tinggi
ilustrasi Medcom.id

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (GNP) menyatakan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih tinggi. Indonesia menduduki peringkat 85 dari 180 negara dalam hal pemberantasan korupsi.

Hal itu ia ungkapkan usai melantik 35 pengurus Dewan Perwakilan GNP Lampung di Kantor GNP di Jalan Dr Harun III No 60 A, Kelurahan Kota Baru, Tanjungkarang Timur. Ia berharap GNP dapat menjad organisasi yang serius memberi pengawasan terhadap tindak pidana korupsi baik itu di tingkat nasional atau pun di daerah.

"Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi ini memiliki keseriusan senantiasa bagaimana cara memberantas korupsi dan hasilnya cukup signifikan," kata Ketum GNP Endang Komara.

Kedepan dia berharap kepengurusan GNP di Lampung ada kerjasama yang baik dengan penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Menurutnya kedua institusi penegak hukum itu merupakan mitra dalam hal mengawasi dan memberantas tidak pidana korupsi.

Organisasi ini harus betul-betul serius bagaimana caranya mengawasi tindak pidana korupsi, bagaimana caranya Indonesia kedepan bisa seprti negara tetangga dalam pemberantasan korupsi. "Saya melihat dari struktur kepengurusan beliau (Abdurachman Sarbini) ditambah berpengalaman menjadi kepala daerah dua periode insyaallah betul-betul mengabdikan diri di organisasi GNP ini," katanya.

Dia meyakini di bawah kepemimpinan Abdurachman Sarbini akan tercipta solidaritas, kebersamaan serta kerjasama yang baik, "Saya lihat mereka memiliki kompetensi yang memadai, memeliki integritas. Saya kata kan kepada mereka jadikanlah organisasi sebagai tempat ladang ibadah bukan tempat mata pencarian," kata dia.

Sementara menurut Ketua Umum DPW GNP Tipikor Abdurachman Sarbini mengatakan, GNP Tipikor Provinsi Lampung tidak akan pernah menyimpang dari tupoksi dan akan selalu berkordinasi dengan DPP. "Harapnya angka korupsi di Provinsi Lampung ini menurun. Atas seizin kepala daerah kami akan memberi penyuluhan kedepannya mengenai tindak pidana korupsi," kata dia.

Untuk kepengurusan disetiap daerah akan dibentuk dalam waktu dekat, sistemnya dengan cara seleksi dan betul-betul harus dites serta diuji kelayakannya, "Nanti kedepan akan kita rapatkan, untuk di daerah akan ada seleksi dan uji kelayakan bagi kepengurusan GNP Tipikor ini, jadi tidak sembarangan," katanya.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar