#bandarlampung#lampung

Timsel Anggota KI Akan Gelar Uji Publik Serap Tanggapan Masyarakat

( kata)
Timsel Anggota KI Akan Gelar Uji Publik Serap Tanggapan Masyarakat
Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung, Budiono. Lampost/Triyadi Isworo

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Peserta seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung periode 2019/2023 melaksanakan tes tertulis di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jalan Wolter Mongensidi No.69 Teluk Betung, Bandar Lampung, Rabu 23 Oktober 2019.

Ketua tim seleksi calon anggota Komisi Informasi Lampung, Budiono mengatakan pelaksanaan tertulis yang dihadiri oleh 47 orang peserta hadir semua. Setelah tes tertulis pihaknya akan membuat ranking kemudian diumumkan kepada masyarakat.

"Kita nanti panitia seleksi akan memilih antara 20 sampai 25 orang yang nantinya bisa lanjut ketahapan tes selanjutnya," katanya disela pelaksanaan tes.

Kemudian ia mengatakan pihaknya memberi kesempatan uji publik kepada masyarkat untuk memberikan tanggapan dan masukan kepada tim seleksi mengenai peserta selama 15 hari setelah pengumuman hasil tes tertulis. Kemudian hasil uji publik tersebut akan diklarifikasi pada saat tes wawancara.

"Kita ingin para peserta ini memiliki integritas yang baik, memiliki kompetensi teknis mengenai keterbukaan informasi," kata Akademisi Hukum Universitas Lampung ini. 

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  Anggota Komisi Informasi Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Nantinya Komisi Informasi dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. Rekrutmen calon komisioner secara terbuka, jujur dan objektif.

Komisi Informasi bertugas untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kemudian KI juga memiliki tugas menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

 

Triyadi Isworo

Berita Terkait

Komentar