pilkadabandarlampungwalikota

Tim Yusuf Kohar Optimistis Bawaslu Kabulkan Gugatan Pelanggaran TSM

( kata)
Tim Yusuf Kohar Optimistis Bawaslu Kabulkan Gugatan Pelanggaran TSM
Tim kuasa hukum pelapor Yusuf Kohar-Tulus Purnomo, yaitu Prof Yusril Ihza Mahendra dan Ahmad Handoko. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) – Tim kuasa hukum pelapor Yusuf Kohar-Tulus Purnomo, yaitu Prof Yusril Ihza Mahendra dan Ahmad Handoko optimistis Bawaslu mengabulkan laporan dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Megawati itu mengklaim pihaknya berhasil membuktikan 50 persen dugaan pelanggaran dalam persidangan. Hal itu pun disampaikan dalam sidang pembacaan kesimpulan.

"Dalam persidangan, pelapor membuktikan terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM di lebih dari 50% dari total kecamatan se Bandar Lampung yang dilakukan dengan melibatkan struktur pemerintah kota Bandar Lampung (terstruktur), direncanakan dengan matang dan rapi (sistematis) dan berdampak luas pada hasil pemilihan," kata Yusril Ihza Mahendra, melalui siaran persnya, Minggu, 3 Januari 2021.

Dia menyebutkan, laporan yang dibuktikan itu diantaranya pembagian beras 5Kg kepada warga di 12 Kecamatan, pengerahan aparatur sipil negara, mulai dari camat, lurah, RT dan Linmas di 11 kecamatan, pembagian uang Rp200 ribu kepada kader PK di 2 kecamatan, penghadangan dan pembubaran paksa kegiatan sosialisasi pasangan calon lain hingga tindakan anarkis di 3 kecamatan.

"Tindakan tidak netral ASN juga dilakukan perangkat kelurahan, RT dan Linmas yang merangkap sebagai KPPS di 7 kecamatan, terdapat tindakan tidak netral berupa pemecatan RT dan Linmas dan penghentian bantuan beras 5Kg karena menolak memilih pasangan calon nomor urut 3 di 5 kecamatan," sebut Yusril.

Dia mengungkapkan, bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi di lapangan dan bukti surat. "Terlapor sama sekali tidak menghadirkan saksi fakta yang dapat membantah saksi-saksi fakta pelapor," ungkapnya.

Dengan terbuktinya dugaan tersebut, maka terdapat cukup alasan hukumnya bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung untuk menyatakan pasangan calon nomor urut 3 terbukti melanggar Pasal 73 ayat (2) juncto Pasal 73 ayat (4). Sehingga layak dijatuhi sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar