#Lamsel#MonitoringPabrik#perizinan

Tim Terpadu Pemkab Lamsel Monitoring Ke PT Wika Beton

( kata)
Tim Terpadu Pemkab Lamsel Monitoring Ke PT Wika Beton
Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengecek air bawah tanah di pabrik produk beton (PPB) PT. Wijaya Karya Beton Tbk di Desa Sumur, Rabu, 8 September 2021. (Foto: Lampost/Juwantoro)


Kalianda (Lampost.co) -- Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan  monitoring ke pabrik produk beton (PPB) PT. Wijaya Karya Beton Tbk di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Rabu, 8 September 2021.

Kedatangan Tim Terpadu Pemkab Lampung Selatan terdiri dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP),  Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)  dan Diskominfo itu untuk mengecek dokumen perizinan termasuk pengecekan lokasi IPAL Domestik, limbah domestik (B3), limbah padat dan surat izin pengambilan air (Sipa) sumur bor. Anak perusahaan dari Wika Beton (BUMN) itu diketahui  beropeasi pada akhir tahun 2019.

Mewakili Tim Terpadu Pemkab Lampung Selatan, Kabid Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal DPMPPTSP Lampung Selatan, Rio Gismara, menjelaskan tim menganjurkan kepada setiap wajib pajak agar melengkapi dokumen perizinan apabila terdapat kekurangan berkas/persyaratan.

"Tentu kami anjurkan kepada wajib pajak retrebusi untuk lengkapi, kalau didapati kekurang. Ini untuk meningkatkan PAD sesuai arahan pak Bupati. Selain itu, monitoring ini akan dilaksanakan terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di Lampung Selatan," jelasnya.

Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan mengajukan permintaan terkait dokumen soal Amdal Lalin. Sedangkan, pihak BPPRD meminta penjelasan soal pajak air tanah (PAT) dan minerba.

Plt Kabid Penaatan dan peningkatan kapasitas DLH, Ervan Kurniawan, menyatakan secara umum telah baik saat cek lapangan maupun melihat data skunder pihak perusahaan.

Dilain pihak,  Manager Keuangan dan SDM PT Wijaya Karya Beton Tbk., Gatot Bayu Wicaksono, mengatakan pihaknya siap melengkapi dokumen perizinan apabila terdapat dokumen yang dianggap belum lengkap.

"Tim datang untuk melihat dokumen dan realisasi perizinan. Jadi pada dasarnya, apakah izin-izin ini sudah sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan pusat. Kalau memang ada kekuarang, kedepannya akan kami perbaiki," kata dia. 

Sri Agustina







Berita Terkait



Komentar