pilkadaKPU

Tim Pengacara Eva-Deddy Tolak Semua Tuduhan Pelapor

( kata)
Tim Pengacara Eva-Deddy Tolak Semua Tuduhan Pelapor
Tim Kuasa Hukum Eva Dwiana-Deddy Amarullah saat sidang sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi di Bukit Randu, Jumat, 18 Desember 2020. Dok Kuasa Hukum


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung melakukan sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi yang dilaporkan dengan Nomor : 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 antara Yopi Hendro melawan terlapor Eva Dwiana - Deddy Amarullah selaku Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung nomor urut 3 di Bukit Randu, Bandar Lampung, Jumat, 18 Desember 2020.

Tim kuasa hukum Eva Dwiana-Deddy Amarullah, Fauzi Heri mengatakan, terlapor pada pokoknya menolak seluruh laporan pelapor dan menyatakan laporan pelapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih pelanggaran secara tersuktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Kami menyangkal dan membantah semua dalil dalam laporan a quo kecuali terhadap dalil yang kami akui kebenarannya," kata Fauzi.

Ia mengatakan, dalil pelapor cenderung berisi rekaan yang penuh dengan imajinasi belaka tanpa dilatarbelakangi pengetahuan fakta fakta berdasar hukum. Ia menilai terlapor bukanlah bagian petahana atau incumbent dari pemerintah Kota Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 PKPU Nomor 1 tahun 2020.

"Dari ketentuan di atas, sudah jelas terlapor bukan-lah petahana. Sedangkan uraian pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang diajukan pelapor bukan-lah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor," katanya

Sementara itu kuasa hukum terlapor, Yudi Yusnandi membacakan jawabannya. Bantuan bansos covid-19 di Kota Bandar Lampung tidak ada kaitannya dengan pemenangan terlapor. Ia mengatakan wabah covid-19 adalah bencana dunia yang telah menjadi pandemi yang berimbas kepada masyarakat dunia termasuk juga pada masyarakat Kota Bandar Lampung.

"Aturan itu intinya memerintahkan untuk pengalihan fokus Anggaran keuangan Kebidang-bidang yang menjadi Prioritas Penanganan Covid-19 dalam kegiatan Bidang Kesehatan, Bidang pemberian Jaring Pengaman Sosial (Sosial Safety Net), dan Dukungan Dunia Usaha dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional," tegas mantan sekretaris DPC Peradi Lampung itu.

Winarko







Berita Terkait



Komentar