#viruscorona#protokolkesehatan#pilkada#beritalampung

Tim Penegak Hukum Satgas Covid-19 Kawal Tahapan Pilkada

( kata)
Tim Penegak Hukum Satgas Covid-19 Kawal Tahapan Pilkada
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung, Reihana di Posko Satgas Lampung, Jumat, 18 September 2020. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co): Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di 8 kabupaten/kota se-Lampung untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 yang melekat.

Tim penegakan hukum satgas covid-19 yang terdiri dari TNI/Polri dan Satpol PP siap melakukan penertiban dan memberi sanksi bagi pelanggar.

Berdasarkan update situasi Provinsi Lampung covid-19 periode data 18 Maret - 18 September 2020 pukul 10.00 WIB ada kasus suspek ada 88 kasus dengan rincian 13 kasus baru dan 75 kasus lama. Kemudian 694 kasus konfirmasi dengan rincian 7 kasus baru dan 687 kasus lama. Untuk kematian 26 kasus konfirmasi dan 431 kasus konfirmasi selesai konfirmasi.

Pemangku kepentingan atau stakeholder terkait diminta untuk benar-benar memperhatikan dan mengedepankan keselamatan jiwa masyarakatnya dibandingkan dengan proses demokrasi lima tahunan sekali.

Adanya covid-19 di Lampung juga merenggut nyawa petahana Wakil Bupati Way Kanan, Edwart Anthony. Bahkan bakal calon wakil bupati Lampung Selatan, Antoni Imam juga terkonfirmasi positif covid-19 dan saat ini sedang melakukan isolasi mandiri.

Setelah pendaftaran pasangan calon pada 4-6 September 2020. Kedepan ada tahapan yang berpotensi terjadinya kerumuman masa kembali yakni ketika penetapan pasangan calon pada 23 September 2020, pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon pada 24 September 2020, kemudian masuk masa kampanye pada 26 September - 5 Desember 2020, lalu pencoblosan di TPS pada 9 Desember 2020. 

Di masa kampanye, KPU masih membolehkan adanya kampanye akbar dan tatapm muka dalam penyelenggaraan pilkada 2020. Bahkan PKPU juga membolehkan kontestan gelar kegiatan jalan sehat, bazar, sepedah santai dan lain sebagainya dengan alasan tetap menerapkan protokol kesehatan. Banyak pihak mengkhawatirkan bila para peserta memaksakan adanya perkumpulan masa yang besar akan berakibat terjadi klaster covid-19 baru di Pilkada.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung, Reihana, mengatakan pilkada tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ada tim penegakan hukum yang terdiri dari TNI/POLRI dan Satpol-PP ikut memantau jalannya pilkada. Kemudian ada penandatangan fakta integritas dan komitmen bersama seluruh pasangan calon kepala daerah yang disaksikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, TNI/Polri, KPU Lampung, Bawaslu Lampung, dan stakeholder terkait di Gedung Pusiban, Jumat 25 September 2020.

"Tim penegakan hukum yang akan bertugas memantau di lapangan. Protokol kesehatan yang sangat ketat wajib dilakukan dalam pesta demokrasi ini," kata Reihana.

Plt Direktur Utama Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) Abdul Moeloek Provinsi Lampung ini mengatakan bahwa pihaknya tidak berwenang untuk menghentikan tahapan, jadwal, dan program pelaksanaan Pilkada 2020. Ia mengatakan ekskalasi peningkatan kasus covid-19 di Provinsi Lampung menjadi perhatian bersama semua pihak.

"Tetap lakukan protokol kesehatan melekat dengan memakai masker, menjaga jarak yang disarankan 2 meter ketika acara pertemuan karena sudah jelas gak boleh berkerumun, rajin-rajin mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer," kata Kepala Dimas Kesehatan Provinsi Lampung ini.

Sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440.05-2770 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Pemerintah Provinsi Lampung juga sudah ada Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produkif dan Aman (AKB-M2PA) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Lampung 

Dalam Pergub tersebut juga menjelaskan mengenai sanksi bagi pelanggar pelaksanaan AKB-M2PA pada situasi Covid-19 berupa sanksi administratif dan daya paksa polisional. Untuk sanksi administratif terdiri dari teguran lisan, terguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin dan/atau pencabutan tetap izin.

Kemudian untuk sanksi daya paksa polisional terdiri dari membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan dan memungut sampah, menyanyikan lagu Nasional, melakukan push up dan mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan. Proses pengenaan sanksi administratif dan daya paksa polisional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar