#pilkada#pilkadabandarlampung#covid-19

Tim Kampanye Eva-Dedi Berharap Pokja Covid-19 Bekerja Maksimal

( kata)
Tim Kampanye Eva-Dedi Berharap Pokja Covid-19 Bekerja Maksimal
Ketua Tim Kampanye Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut Tiga Eva Dwiana Herman HN-Dedi Amrullah, Wiyadi. Lampost.co/Salda Andala

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Bawaslu Bandar Lampung diharapkan benar-benar menegakkan aturan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tanpa pandang bulu. Hal itu agar tidak terjadi klaster baru Covid-19 di Bandar Lampung.

“Saatnya sekarang seluruh calon menaati aturan tersebut dan Bawaslu melakukan pengawasan yang ketat. Kita harus bisa memberikan bukti pilkada ini tidak menjadi klaster baru Covid-19 di Bandar Lampung,” kata Ketua Tim Kampanye Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut Tiga Eva Dwiana Herman HN-Dedi Amrullah, Wiyadi, usai mengikuti sidang paripurna di DPRD setempat, Selasa, 29 September 2020.

Wiyadi menyambut baik terbentuknya kelompok kerja (pokja) pencegahan Covid-19 di Pilkada Bandar Lampung dengan Bawaslu menjadi leading sector bersama unsur forkopimda kota.

“Sebenarnya penandatanganan MoU terhadap kepatuhan prokes Covid-19 oleh pasangan calon maupun tim kampanye itu sudah dilakukan tiga kali, pertama di Kantor KPU, kedua di Kantor Gubernur Lampung, ketiga di Mapolresta Bandar Lampung,” ujarnya.

Menurut Ketua DPRD Bandar Lampung itu, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 menjadi dilema ketika banyak orang yang meminta untuk ditunda karena kekhawatiran penyebaran virus korona. Bahkan, pihaknya yang semula berniat melakukan kampanye door to door menemui warga akhirnya di-pending karena tidak mendapatkan izin dari Gugus Tugas Covid-19 setempat.

“Tadinya kami ingin melakukan kampanye door to door, tapi ketika ingin mengurus STTP itu ditolak karena Gugus Tugas Covid-19 tidak memperbolehkan kampanye langsung itu,” ujarnya.

Jadi untuk pihaknya tidak melakukan kampanye door to door dan mengefektifkan kampanye tatap muka dalam pertemuan terbatas.

“Jadi lebih efektif mengumpulkan massa tapi dalam jumlah yang terbatas, 10 atau 15 orang, dalam konsolidasi internal partai politik. Memang membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak, tapi demi menjaga jangan sampai kasus Covid-19 naik lagi,” katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar