Ppkmpsbb

Tiga Provinsi Siap Terapkan PPKM

( kata)
Tiga Provinsi Siap Terapkan PPKM
Talkshow Virtual Covid-19 Covid-19 Implementasi PPKM Jawa-Bali: Kesiapan Pemerintah Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali, Jumat, 8 Januari 2020. Lampost.co/Umar Robbani


Bandar Lampung (lampost.co) -- Pemerintah pusat menginstruksikan sejumlah provinsi untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Pemerintah ketiga provinsi tersebut pun menyatakan siap menerapkan kebijakan tersebut.

Hal itu disampaikan dalam Talkshow Virtual Covid-19 Covid-19 Implementasi PPKM Jawa-Bali: Kesiapan Pemerintah Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali, Jumat, 8 Januari 2020.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Elistianto menyampaikan Jatim merupakan provinsi terbanyak kedua di Indonesia 40 juta penduduk. Hal itu menjadi tantangan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Pada masa liburan Natal dan tahun baru (Nataru), pihaknya pun menerapkan jam malam dan meniadakan tempat wisata beroperasi. Bahkan perhotelan pun wajib melakukan screening terhadap pengunjung yang akan menginap.

Ia menjelaskan, PPKM mirip dengan protokol yang diterapkan pemerintah. Perbedaan berada di kapasitas dan waktu dalam kegiatan ekonomi masyarakat. "Misalnya yang diterapkan kapasitas restoran maksimal 50 persen, dalam PPKM 25 persen," jelas Emil.

Sementara itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster mengungkapkan selama libur Nataru terdapat 400 ribu pengunjung di Bali. Padahal pihaknya menerapkan aturan ketat dengan kewajiban rapid antigen dan swab test.

Dalam seminggu terakhir angka penambahan kasus rata-rata hanya 30 orang. Sementara angka kesembuhan mencapai 90 persen dan kematian di bawah 5 kasus per hari. Ia memaparkan, selama pandemi, Bali belum pernah menerapkan PSBB.

Namun, pihaknya menerapkan pembatasan berbasis desa sesuai angka sebaran kasus. "Kami juga melakukan pengetatan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat umum hingga rumah sakit," kada I Wayan.

Sedangkan di Jawa Barat saat ini menambah jumlah fasilitas kesehatan. Asisten Daerah I Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika, mengatakan penambahan fasilitas dan tenaga kesehatan bekerjasama dengan sejumlah instansi, seperti TNI, BNPB, serta Wisma Haji milik Kementerian Agama.

"Kami berkoordinasi dan memutuskan 20 kabupaten/kota yang akan menerapkan PPKM," tuturnya.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar