#politikuang#pilkada#bawaslu

Tiga Kecamatan Rawan Politik Uang

( kata)
Tiga Kecamatan Rawan Politik Uang
Bawaslu Kota Bandar Lampung saat menggelar deklarasi gerakan kelurahan anti politik uang di Kecamatan Panjang, Rabu (4/12). Dok

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Chandrawansyah menyebut ada tiga lokasi yang rawan transaksi politik uang . Ha tersebut menjadi catatan khusu karena melanggar Peraturan KPU (PKPU) dan marwah demokrasi.

"Melihat dari pemilu dan pilkada sebelumnya, ada beberapa tempat yang patut kami berikan catatan khusus. Diantaranya, Kecamatan Panjang, Telukbetung Timur dan Telukbetung Barat," kata Chandrawansyah saat menggelar Deklarasi Gerakan Kelurahan Anti Politik Uang, di Lapangan Baruna Ria, Karang Maritim, Panjang, Rabu, 4 Desember 2019.

"Memang semuanya di tiga Kecamatan itu daerah rawan. Tapi hanya ada beberapa daerah yang kami pelototi, dan akan kami gaungkan berkaitan dengan tolak politik uang. Karena secara pilkada dan pemilu kemarin ada beberapa kasus yang kami tangani berkaitan dengan politik uang," lanjutnya.

Selain berdasarkan pantauan langsung Bawaslu, di beberapa kecamatan itu juga terdapat banyak laporan dari warga sekitar tentang adanya kecurangan dalam kampanye.

"Walaupun secara hukum tidak bisa kami buktikan, namun ada laporan-laporan dari warga bahwa ada pasangan calon. Nantinya jika ada bukti rekaman video dalam kampanye politik uang tesebut bisa di pidanakan," jelasnya.

Ia menjelaskan terdapat beberapa item yang memang diperbolehkan dalam peraturan KPU untuk melakukan kampanye, namun ada juga yang diluar item masuk dalam politik uang yakni pembangian sembako atau produk lainnya.

"Kita bisa lihat di pasal 187 A, UU No.10 tahun 2016 sudah jelas, bahwa bagi orang yang memberikan maupun menerima itu ada unsur pidana pemilunya 36 sampai dengan 72 bulan hukuman atau pidana pemilunya. Sehingga masyakat juga harus memahami juga, bahwa unsur pidana mudah dibuktikan," katanya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar