#tajuklampungpost#virus-corona#mudik-lebaran

Tidak Mudik Melawan Pandemi

( kata)
Tidak Mudik Melawan Pandemi
Ilustrasi. Dok Lampost.co

TRADISI mudik Lebaran tahun ini ditiadakan. Akibat virus Covid-19 yang terus menyebar secara masif, pemerintah melarang tradisi mudik Lebaran. Pemerintah juga akan membatasi bahan bakar minyak (bbm) hingga mendorong fatwa supaya masyarakat dalam merayakan hari kemenangan hanya di kediaman masing-masing.

Rapat di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang diikuti sejumlah kementerian dan instansi terkait pada Rabu (23/3) telah menggariskan bahwa tiap instansi memiliki tugas tersendiri berdasar pada kewenangan masing-masing.

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan bertugas melarang dengan tegas masyarakat supaya tidak melakukan mudik. Kantor Staf Presiden memutuskan membuat kebijakan tidak ada mudik tahun ini.

Kementerian Agama mendapat tugas melakukan koordinasi dengan seluruh organisasi kemasyarakatan untuk menyosialisasikan anjuran tidak mudik. Selain itu, menyiapkan fatwa dalam rangka menghindari dampak negatif mudik di tengah pandemi corona dan berkoordinasi dengan MUI, dewan masjid, serta ormas. Kementerian BUMN menghentikan program mudik gratis. PT KAI membatalkan penjualan tiket untuk perjalanan mulai 21 Maret.

Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memastikan tidak ada kegiatan mudik dari Jabodetabek ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kementerian ESDM membatasi BBM untuk transportasi umum. Kementerian Tenaga Kerja diminta menyosialisasikan tidak mudik kepada buruh dan karyawan serta memastikan jadwal libur dan pembagian THR. Kepolisian diminta menghalau kegiatan mudik dan piknik.

Menteri Dalam Negeri juga mengimbau seluruh pemerintah daerah menahan masyarakat untuk mudik. Imbauan menunda mudik untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.  Untuk Lampung, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim telah meminta warga yang merantau tidak melakukan mudik menuju kampung halaman di 15 kabupaten/kota di Bumi Ruwa Jurai.

Seperangkat regulasi pun telah disiapkan jika masyarakat masih mengabaikan peraturan dari pemerintah. Di antaranya Pasal 14 Ayat (1) UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, bahwa menghalangi pelaksananan penanggulangan wabah diancam pidana penjara 1 tahun dan atau denda Rp1 juta. Kemudian, Pasal 14 Ayat (2) UU No 4 Tahun 1984 berbunyi karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana kurungan maksimal 6 bulan, denda Rp500 ribu.

Tidak hanya itu, berdasar pad a UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pada Pasal 93 juga mengancam masyarakat yang tidak mematuhi kekarantinaan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan dengan pidana penjara 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 juta.

Selanjutnya, pada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 212 KUHP, Pasal 214 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP, juga mengancam pidana penjara dan atau denda bagi masyarakat. Terakhir, bagi masyarakat yang menghalangi tugas kepolisian terkait Maklumat Kapolri (Mak/2/III/2020) maka dapat dilakukan tindakan kepolisian.

Maka, dalam situasi darurat corona ini, semua pihak harus berpikir positif menyikapi pelarangan mudik Lebaran tahun ini. Mesti ada upaya memutus penyebaran pandemi virus corona. Kalau mudik tetap dilaksanakan, dikhawatirkan akan menambah daftar panjang warga yang terpapar virus. Ada ungkapan mencegah lebih baik ketimbang mengobati. Ungkapan ini pula yang mesti dijabarkan di lapangan kala situasi seperti ini. Terkait silaturahmi yang biasa dalam berlebaran, toh bisa melalui teknologi komunikasi yang canggih dan tetap bisa Lebaran bahagia di rumah dan mendoakan keluarga di kampung sehat.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar