BOKkorupsi

Terungkap Korupsi Dana BOK Berjamaah di Lampura Menjadi Tradisi

( kata)
Terungkap Korupsi Dana BOK Berjamaah di Lampura Menjadi Tradisi
Lampost.co/Febi Herumanika

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kasus korupsi Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) yang menjerat Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara Maya Metisa berbuntut panjang.

Pasalnya, penasehat hukum terdakwa meminta bendahara Dinkes yang mengkoordinir semua pemotongan dana BOK puskesmas turut diperiksa. Hal ini diungkapkan Joni Anwar usai sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, 21 September 2020.

" Tidak mungkin korupsi dilakukan seorang diri. Klien saya ini hanya menerima uang  potongan dan BOK dari bendaharanya Novrida Nunyai," kata penasehat hukum terdakwa.

Bahkan kata Joni Anwar, pada saat penyerahan uang pertama kali kliennya jadi Kepala Dinas di 2016. Bendahara menyerahkan uang potongan dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah menjadi tradisi sejak era kepala dinas sebelumnya.

" Jadi terdakwa awalnya menanyakan ini uang potongan-potongan apa?, bendahara mengatakan kalau itu uang potongan dan sudah tradisi disini sejak kadis-kadis sebelumnya sudah seperti itu," ujar Joni.

Joni menilai kasus yang menjerat kliennya merupakan kasus korupsi berjamaah, karena yang menikmati uang tersebut banyak orang bukan hanya kliennya.

"Klien saya mengatakan bahwa dia hanya mendapat bagian 4% dari bendahara. Sisanya 6% kemana, ini yang harus menjadi pertanyaan. Jaksa harus betul-betul serius membongkar kasus ini," katanya.

Sidang kasus korupsi dana BOK dengan agenda kesaksian hari ini menghadirkan 13 orang saksi, 13 orang saksi yakni Triyana Putri, Sigit Rianto Darmawan, Sri Mustika, dr Sri Haryani, Linda Medyawati, Leni Indriana Shanti, Iwan Darmawan, Saipul, dr Masriyanti, Ahmad Hamdani, Asianto, Wardianto.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar