#KPK#Korupsi

Terungkap, Korupsi Bansos Direncanakan Sebelum Pandemi

( kata)
Terungkap, Korupsi Bansos Direncanakan Sebelum Pandemi
Ilustrasi uang suap. Medcom.id/M Rizal


Jakarta (Lampost.co) -- Sudah hampir dua bulan sejak mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 2020. Banyak fakta baru terkuak sepanjang perjalanan penyidikan kasus itu.

 

Fakta terbaru ialah dugaan rasuah pengadaan bansos itu direncanakan sebelum pandemi. Hal itu diketahui dari rekonstruksi perkara kasus yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 1 Februari 2021.

Pada adegan rekonstruksi pertama, penyidik mengungkapkan adanya pertemuan yang dilakukan politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Ihsan Yunus dengan tersangka sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso. Pertemuan keduanya juga diikuti Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial M Safii Nasution.

Pertemuan tersebut berlangsung sebelum pandemi covid-19 menghantui Indonesia, yakni pada Februari 2020. Penyidik mengaitkan pertemuan itu sebagai awal mula pemufakatan jahat dalam kasus dugaan suap bansos.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan pihaknya sedang mendalami pertemuan tiga orang itu. Lembaga Antikorupsi itu perlu mengonfirmasi ke beberapa saksi untuk menguatkan tudingan penyidik.

"Mengenai peristiwa dalam adegan rekonstruksi tersebut akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain," kata Ali kepada Medcom.id, Rabu, 3 Februari 2021.

KPK menilai ada keganjilan dengan pertemuan yang diduga sebagai awal mula pemufakatan jahat dalam kasus ini. Pertemuan itu berlangsung pada Februari 2020, sedangkan kasus pertama covid-19 di Indonesia diumumkan pada Maret 2020.

Meski menilai ada keganjilan, Lembaga Antikorupsi itu tidak bisa sembarangan langsung menuduh tiga orang tersebut kongkalikong bermain anggaran untuk rasuah. KPK butuh bukti tambahan untuk menjadikan temuan dalam rekonstruksi perkara itu sebagai acuan untuk menjerat tiga orang tersebut.

"Untuk menjadi fakta hukum maka diperlukan setidaknya dua alat bukti baik itu keterangan setidaknya dua orang saksi saksi maupun alat bukti lain," ujar Ali.

Ali menegaskan pihaknya tidak segan menambah tersangka lain dalam kasus ini. Lembaga Antikorupsi itu tidak akan pandang bulu untuk menindak siapa pun yang berani memperkaya diri dari uang negara.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni juga menyadari keganjilan dari pertemuan Ihsan Yunus ke beberapa pejabat Kemensos sebelum pandemi berlangsung. Dia menilai bansos covid-19 hanya sebagai 'tumbal' untuk melakukan tindakan korupsi di Kemensos.

"Bisa saja ini memang sudah menjadi 'kebiasaan' di Kemensos untuk bagi-bagi jatah bantuan untuk rakyat miskin," ujar Dewi kepada Medcom.id, Rabu, 3 Februari 2021.

Dewi mengatakan banyak proyek bansos yang dilakukan Kemensos. Proyek-proyek itu kebanyakan minim pengawasan.

Minimnya pengawasan itu membuat tingginya kerawanan korupsi tiap proyek. Sehingga, kata Dewi, potensi 'titip proyek' di kalangan pejabat sangat memungkinkan di Kemensos.

"Distribusi dan laporannya selama ini juga enggak sampai ke masyarakat. Pengaduan dari masyarakat yang tidak dapat bantuan misalnya, kan enggak diinformasikan juga oleh Kemensos," ujar Dewi.

Duduk Perkara Kasus

Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako covid-19 di Jabodetabek pada 2020. Kasus ini menjerat empat tersangka lain, yakni dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke.

KPK menduga kongkalikong para tersangka membuat Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako. Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Matheus. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada Juliari.

Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Desember 2020. Fulus Rp14,5 miliar dari Ardian dan Harry itu disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil.

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Medcom.id sudah mencoba mengonfirmasi Ihsan Yunus terkait pertemuan yang dilakukannya dengan Matheus, dan Safii pada Februari 2020. Namun, Ihsan tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Winarko







Berita Terkait



Komentar