#aset#daerah#tajuk

Tertibkan Aset Daerah

( kata)
Tertibkan Aset Daerah
dok Lampost.co

UNTUK kesekian kalinya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pemerintah daerah melakukan penertiban aset. "Warning" itu jelas bukan tanpa indikasi. Banyak aset pemerintah daerah yang tidak terurus bahkan hilang begitu saja.

Kali ini warning disampaikan lembaga antirasuah itu saat rapat koordinasi antara KPK, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Rapat itu membahas penertiban aset dan optimalisasi pendapatan daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Kemudian dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

KPK telah mendata aset-ase di daerah. Hasilnya, ditemukan sejumlah aset yang masih ada, tetapi tidak memiliki surat. Pun sebaliknya banyak yang ada suratnya, tapi tidak ada lagi barangnya. Banyak pula aset yang sudah hilang dan tak jelas ke mana rimbanya.

Dalam Permendagri Nomor: 17 Tahun 2007 yang dimaksud dengan pengelolaan barang daerah disebutkan 13 item rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah, di antaranya pengamanan dan pemeliharaan. Lalu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah semestinya sangat memahami prinsip–prinsip dasar yakni adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif serta pengawasan (monitoring).

Ketiga prinsip ini penting untuk memudahkan pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah. Bukan hanya merencanakan dan melaksanakan, tidak kalah penting adalah pengawasan.

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pada tahap penghapusan aset. Pengawasan yang jeli dan ketat diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset daerah.

Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat mudah mengetahui oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan atau merampas kekayaan milik daerah tersebut.

Jangan sampai pemerintah provinsi dan 15 kabupaten/kota di Lampung hanya asyik merencanakan dan melaksanakan, tapi abai dalam pengawasan. Akhirnya banyak aset daerah tidak jelas rimbanya. Bahkan dikuasai pihak lain sebagaimana Stadion Mattoangin di Makassar, Sulsel, yang sempat dikuasai oleh yayasan.

Sudah saatnya pemerintah daerah se-Lampung mampu mewujudkan ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, serta penghapusan dan penjualan aset daerah.

Tim Redaksi Lampung Post

Berita Terkait

Komentar