#Korupsi#Lampungselatan

Tersangka Korupsi PUPR Lamsel Syahroni Minta Vonis Ringan

( kata)
Tersangka Korupsi PUPR Lamsel Syahroni Minta Vonis Ringan
Sidang lanjutan kasus korupsi APBD Lamsel dengan agenda pembacaan pledoi digelar di PN Tanjungkarang secara daring, Rabu, 2 Juni 2021. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sidang lanjutan kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Selatan (Lamsel) dengan terdakwa Hermansyah Hamidi dan Syahroni berlangsung di PN Tanjungkarang dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi.

Dalam pembelaannya, Syahroni mengaku uang sekitar Rp303 juta yang didapat dari fee proyek itu tidak dinikmatinya. Ia langsung memberikan uang tersebut sejumlah Rp268 juta dari Ruman Efendi dan Gilang Ramadhan ke panitia kelompok kerja (Pojka) lelang. Sedangkan sisanya, yakni Rp35 juta digunakan untuk kebutuhan operasional.

Ia juga mengaku sudah berusaha maksimal dalam bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN). Pengumpulan fee proyek tersebut sudah sesuai arahan pimpinan dari kepala dinas hingga bupati.

"Sejak awal diperiksa sebagai saksi dan tersangka saya selalu kooperatif hingga permohonan justice collaborator (JC) saya dikabulkan penuntut umum. Ini adalah titik terendah dalam hidup saya, ada anak dan keluarga yang harus saya temani tumbuh kembangnya. Saya berharap majelis hakim dapat memberikan vonis seringan-ringannyanya dan mengabulkan JC saya," ujar Syahroni dalam persidangan yang digelar via daring, Rabu, 2 Juni 2021. 

Baca: Kuasa Hukum Syahroni Berharap Hakim Kabulkan Permintaan Justice Collaborator

 

Sementara Kuasa Hukum Syahroni, Zainudin Hasan dalam pembelannya meminta majelis hakim memberi keringanan tuntutan. Sebab, sejak 2016, kliennya itu hanya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lamsel. Sementara pada 2017 sebagai Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Pengairan.

Atas dasar itu, Zainudin menyebut kliennya bukan pimpinan dan kuasa pengguna anggaran. Artinya, tidak bisa diposisikan sebagai pelaku utama.

"Majelis dapat mempertimbangkan pasal tutuntan pada sidang 19 Mei lalu dikenakan Pasal 12 huruf a Undang-undang Tipikor. Seharusnya Pasal 11, karena bukan pelaku utama," kata dia. 

Vonis ringan juga diajukan Hermansyah Hamidi. Ia mengaku menyesal atas keterlibatannya dalam perkara rasuah tersebut. 

"Saya  menyesal atas apa yang sudah dilakukan selama ini. Turut juga saya minta maaf kepada keluarga meminta dan masyarat di Lampung Selatan," paparnya.

Hermansyah meminta penahanan setelah vonis ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bandar Lampung. 

"Untuk itu mohon dikabulkan, yang mulia," katanya.

Kuasa hukum Hermansyah, Hendri Donald memaparkan, pembelaan tadi apabila dakwaan maupun tuntutan jaksa tak terbukti.

"Untuk itu kami meminta agar majelis hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya," paparnya. 

Sementara Jaksa Penuntut Umun KPK Taufiq Ibunugroho menyebut permintaan JC Syahroni sudah disetujui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri. Akan tetapi, pledoi Syahroni yang menyebutkan seharusnya dituntut dengan Pasal 11 UU Tipikor tidak bisa diakomodasi.

"kami tetep sesuai dan on the track pada sidang sebelumnya dan pasalnya," katanya 


Sementara Majelis Hakim Efiyanto mengatakan sidang agenda vonis, bakal dilangsungkan pada 16 juni 2021.


Dalam sidang tuntutan 19 mei 2021 lalu, permintaan justice colaborator (JC) Syahroni dikabulkan JPU KPK, Ia dituntut pidana 5 tahun penjara, dan pidana denda 300 juta subsider 6 bulan, menjatuhkan pidana uang pengganti Rp. 303 juta. JC tersebut dilakukan dari tingkat penyidikan hingga penuntutan, hingga persidangan.


 Sementara, Hermansyah Hamidi dituntut 7 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. 
Kemudian  pidana tambahan kepadanya untuk membayar uang pengganti Rp5 miliar 50 juta Selambat lambatnya setelah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kan hukum tetap selama satu bulan. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar