#korupsi#pemprov#kejati

Tersangka Korupsi BUMD Lampung bakal Ditetapkan sebagai Buron

( kata)
Tersangka Korupsi BUMD Lampung bakal Ditetapkan sebagai Buron
Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Dok Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung masih mencari keberadaan dua tersangka korupsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung  PT. Lampung Jasa Utama (LJU).

Dua tersangka tersebut berinisial AJU, eks Direktur Utama PT. LJU BUMD dan AJY, mitra PT. LJU.  Keduanya dinilai tak kooperatif dan mengabaikan panggilan penyidik.

Kasipenkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra mengatakan, pihaknya membuka kemungkinan untuk mengeluarkan Surat Perintah (Sprint) Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama kedua tersangka.

"Sedang dikaji antara penyidik pidsus,dengan Intelejen. Hasilnya nanti dikeluarkan dalam bentuk nota dinas lalu diserahkan ke bidang intelejen," ujarnya, Minggu, 5 Desember 2021.

Baca: Selalu Mangkir, Kejati Akan Umumkan Tersangka Korupsi PT LJU di Koran

 

Menurut Made, tidak kooperatifnya kedua tersangka juga akan menjadi faktor penentu Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mengajukan pemberatan tuntutan. Pihaknya pun mengaku akan menerbitkan pengumuman pemanggilan dan pencarian keduanya di media massa. 

"Kalau mereka tak ada, berkas tetap jalan sidang in absentia. Itu jadi faktor nanti (tidak kooperatif)," paparnya.

Dalam perkara tersebut, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung telah menerima audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung untuk korupsi pengelolaan keuangan di PT. LJU. Total kerugian negara dari hasil audit disebutkan mencapai Rp3,158 miliar.

Dalam periode tiga tahun tersebut, Pemprov sebagai pemegang saham tertinggi telah melakukan penyertaan modal kepada PT. LJU senilai Rp3 miliar. Penyertaan modal ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Aset Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Tetapi selama 2016 hingga 2018, BUMD ini tidak memberikan hasil dan kontribusi terhadap PAD. 

Pengelola keuangan diduga melakukan pengeluaran tidak sesuai dengan perencanaan. Perbuatan pengurus ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni pengelolaan BUMD harus memenuhi tata kelola perusahaan yang baik.

Modus yang dijalankan adalah PT LJU menjalin kerja sama dengan salah satu perusahan untuk pengadaan batu dalam proyek pengerjaan tol. Ternyata, perusahaan tersebut tidak mempunyai pengalaman dan rekam jejak di bidang tersebut.

Perbuatan kedua tersangka masuk dalam pelanggaran primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kemudian, subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar