#korupsi#mustafa#beritalampung#vonis#tersangkalagi

Tersangka Dua Kali, Ini Kata Pengamat Hukum Soal Vonisnya

( kata)
Tersangka Dua Kali, Ini Kata Pengamat Hukum Soal Vonisnya
Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa saat di KPK terkaut kasus gratifikasi tahun 2018. (Foto:Dok.Lampost.co)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, kembali menjadi tersangka, setelah dirinya divonis 3 tahun, karena gratifikasi anggota DPRD Lampung Tengah (Lamteng) sejumlah Rp9,6 miliar.
Penyuapan dilakukan bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga Lamteng, Taufik Rahman, untuk persetujuan rencanapinjaman daerah Lamteng ke PT Sarana muti Infrastruktur (MSI) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Kini KPK kembali menetapkan Mustafa atas dugaan penerimaan fee proyek  tahun anggaran senilai Rp95 miliar dari 235 perusahaan/rekanan yang ditenggarai milik dua tersangka pemberi yakni, Budi Winarto selaku pemilik PT Sorento Nusantara dan Simon Susilo sebagai pemilik PT Purna Arena Yudha. 

Berita Terkait: KPK Tetapkan Lagi 7 Tersangka Suap di Lamteng

Menanggapi hal tersebut Pengamat Hukum Unila, Heni Siswanto menilai, nantinya jika pidana lainnya telah diproses dan dijatuhi vonis, hakim dimungkinkan menggunakan teori consursur realis dengan pemberian pidana absorsi dipertajam. Dengan demikian, nantinya jika sudah ada dua vonis, maka Mustafa bakal dijatuhi pidana tertinggi ditambah sepertiga. Hal tersebut dimungkinkan lantaran dua tindak pidana yang dilakukan Mustafa masih satu jenis yakni tindak pidana korupsi.

"Ya cuma nanti tergangtung hakim terhadap penilaian pidananya, tapi bisa saja pake absorsi yang dipertajam, atau pakai kumulatif, karena  waktu proses pidana pertama, penyidik belum menemukan adanya unsur pidana lainnya dalam satu rangkaian perkara," ujar Heni kepada Lampost.co, Rabu (30/1/2019).

Terlepas dari hal tersebut, Heni menilai penetapan Mustafa yang kedua, ternyata ada unsurnya keserakahan dari Mustafa untuk memiliki pundi-pundi uang, bukan dari vonis pertama dimana Mustafa merasa dirinya diperas oleh DPR, agar pemberian pinjaman SMI bisa digunakan untuk pembangunan. 

"Kalau begini terus enggak ada efek jera, makanya saya dorong kalau bisa pidana korupsi, memberikan efek jera yakni menjerat pelaku dengan pidana maksimal, bisa saja hukum mati kayak di China, kalau begini terus, bakal banyak nanti kepala daerah seakan-akan, menyepelekan vonis," katanya.

Heni juga membenarkan adanya mekanisme penyidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian uang, yang telah menjadi format KPK, dalam penanganan tindak pidana korupsi. Apalagi sudah ada sekitar 4 kepala daerah asal Lampung yang terjerat lembaga antirasuah tersebut.

"Ya TPPU harus, biar ada efek jera, nanti pejabat berfikir buat apa saya korupsi, Ketangkep terus dimiskinkan lagi," katanya.

Asrul Septian Malik







Berita Terkait



Komentar