#korupsi

Terpidana Korupsi Benih Jagung Masukkan Dua Novum Baru dalam PK

( kata)
Terpidana Korupsi Benih Jagung Masukkan Dua Novum Baru dalam PK
Korupsi. Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Terpidana korupsi benih jagung Pemprov Lampung, Imam Mashuri, mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung, pada 25 Juli 2022.

Rebby Octora, kuasa hukum Imam Mashuri, mengatakan ada dua novum baru yang diajukan dalam upaya hukum luar biasa tersebut.

Pertama Surat Direktur Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian 

Pertanian RI Nomor : 363/TP.000/C.2/04/2018 tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani Bambang Sugiharto dan ditujukan kepada PPK satuan kerja dinas TPH Provinsi Lampung.

Subsatnsi dari surat tersebut, yakni perbedaan produktifitas antara benih bersertifikat dan non sertifikat tidak bisa ditetapkan secara exact. 

Kemudian, jaminan produktivitas 15-20% benih bersertifkat lebih baik dibanding benih asalan atau non sertifikat tersebut belum memiliki referensi. Hal tersebut masih 

bersifat estimasi teknis.

"Berdasarkan novum tersebut, hasil penghitungan dari kerugian negara Kantor 

Akuntan Publik tidak berdasarkan acuan teknis dari Kementrian Pertanian dan masih bersifat spekulasi yang menyebabkan hasil, dan dipertanyakan kebenarannya," kata Rebby, kepada Lampost.co, Selasa, 26 Juni 2022.

Kemudian, akuntan publik menghitung jumlah kerugian negara hanya berdasarkan 

keterangan Edi Yanto (terpidana) yang masih bersifat spekulatif tanpa didukung acuan teknis resmi dari Kementrian Pertanian. 

Selain novum baru, dalam PK yang diajukan Imam Mashuri, disebutkan adanya kekhilafan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Menurutnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 

2016, akuntan publik yang digunakan penyidik bukan lembaga yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara (PPKN).

"Dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara (PPKN), kantor akuntan publik tidak pernah mendapatkan surat tugas dari BPK, sehingga hasil perhitungan kerugian dipertanyakan keabsahannya," paparnya

"Perhitungan kerugian keuangan negara (PPKN) yang dibuat kantor akuntan publik tidak dilaporkan kepada BPK," tutupnya.

Humas PN Kelas IA Tanjungkaran, Hendri Irawan, membenarkan pengajuan PK tersebut. Sidang pemeriksaan kelengkapan berkas PK akan dilakukan PN Tanjungkarang. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka akan dikirimkan ke MA.

"Di sini nanti terkait kelengkapan berkas," katanya.

Effran Kurniawan






Berita Terkait



Komentar