Terkendala Akreditasi, Paud/TK di Lampura Tidak Tersentuh Bantuan

Kotabumi (Lampost.co) -- Peningkatan sarana prasaran jenjang pendidikan usia dini (PAUD/TK) di wilayah Kabupaten Lampung Utara terkendala masalah akreditasi. 

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Dinas Pendidikan Lampura, Yeni Sulistina, Rabu, 17 Mei 2023.

Sehingga, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan berupaya mendorong peningkatan. Mulai dari sosialisasi  sampai dengan pelatihan-pelatihan.

"Apalagi, kebanyakan dari PAUD atau TK itu dikelola oleh yayasan atau kelompok masyarakat. Sehingga, sulit mengakses bantuan, khususnya berasal dari pusat," ujar Yeni disela pembekalan jelang penerimaan siswa baru (PPDB) 2023 di GSG Islamic Center Kotabumi, Rabu, 16 Mei 2023.

Acara itu  diikuti oleh ratusan perwakilan sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai guru SD kelas.

Dari sekitar 300  Paud/TK se-Lampung Utara, menurutnya baru sekitar 100 atau 30 persen bersertifikat akreditasi B yang menjadi syarat dalam menerima bantuan.

Seperti alat permainan, buku dan penunjang lainnya. Sehingga dianggap layak mendapatkan akreditasi. "Jadi kebanyakan itu swasta (yayasan) atau kelompok masyarakat yang memiliki Paud/TK. Sementara itu, jumlah TK Negeri hanya ada 8 yang tersebar di 23 kecamatan se-Lampura," kata dia.

Dengan kondisi itu, sekolah di Lampura sulit dapat mengakses bantuan dari pusat. "Harapannya dapat dipermudah, sehingga banyak paud/TK dapat mengaksesnya. Kepada pemilik atau pengelola (swasta), dapat lebih meningkatkan mutu maupun perkembangan sekolah dikelola sehingga mendapat predikat terakreditasi (B)," kata dia.

Deni Zulniyadi