#GusDur#Nuansa#WandiBarboy
Nuansa

Terkenang Gus Dur

( kata)
Terkenang Gus Dur
Ilustrasi Pixabay.com

KABAR dua kabupaten di Sumatera Barat yaitu Sijunjung dan Dharmasraya yang melarang ibadah dan perayaan Natal 2019 terasa mengguncang. Ini seakan menunjukkan persoalan keindonesiaan kita sebagai bangsa ini tak pernah tuntas. Agama selalu saja diambil dari sudut yang, pinjam istilah yang sudah masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, yakni baper alias (ter)bawa perasaan.

Isu agama dari zaman dahulu hingga sekarang selalu menjadi isu yang sensitif. Tersinggung sedikit, bereaksi berlebihan! Mestinya bukan reaksi yang diutamakan, melainkan dialog. Duduk bersama menyikapi persoalan ibadah dan perayaan Natal sembari mengopi semisal. Pasalnya, semua sudah jelas.

UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) telah menggariskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Inilah yang mesti dijadikan patokan siapa pun yang beragama dan tinggal di negara bernama Indonesia. Adapun hal lain yang belum terdapat dalam UUD 1945, misalnya, diatur sesuai undang-undang dan peraturan lainnya. Dalam hal ini termasuk kearifan lokal dan adat istiadat.

Terpaku permasalahan semacam ini, saya terkenang Presiden keempat sekaligus ulama, KH Abdurrahman Wahid yang biasa disapa Gus Dur. Menjelang satu dekade haulnya, yang rangkaiannya telah diperingati di berbagai penjuru Tanah Air oleh kaum santri maupun para pencintanya, pemikirannya soal keberagaman dan keberagamaan menerobos batas-batas kejumudan berpikir.

Dari buku Dialog: Kritik dan Identitas Agama seri Dian I Tahun I Interfidei (1993), Gus Dur menjadi penulis pertama dari sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya yang turut berkontribusi memberikan pandangannya pada bagian I tentang Titik Temu Teologi Agama-Agama.

Abdurrahman Wahid menulis hubungan antaragama, dimensi internal dan eksternalnya di Indonesia. Izinkan saya hanya mengutip sekilas catatan sesuai versi tulisan ini. Sejak dari awal sesuai judul tulisannya, ia sudah menekankan adanya dimensi internal dan eksternal dalam masing-masing agama. Maka, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, buanglah yang eksklusif, masukkan nilai inklusif seturut universalisme kehidupan masyarakat.

Selain itu, dalam menilai berita pelarangan di dua kabupaten itu, semua pihak tidak bisa terburu-buru menyimpulkan suatu informasi. Mesti dicek dari berbagai sudut. Satu sisi yang dilarang adalah yang merayakan perayaan yang berlebihan, sisi lain banyaknya pendatang dari luar daerah yang merayakan Natal dan banyak lagi versi lainnya. Pemkab Sumatera Barat sendiri menampik semua itu dan menyatakan itulah kesepakatan kepala nagari dan tokoh masyarakat setempat. Maka, semua itu harus ditampung. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi satu tujuan.

Saya yang tinggal di Lampung bersyukur tidak ada pelarangan perayaan Natal seperti yang terjadi di Sumatera Barat. Puji Tuhan! Bahkan, aparat telah bersiaga untuk pengamanan menghadapi Natal dan Tahun Baru.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar