#gantisrugi#sutt

Terkait Mekanisme Ganti Rugi SUTT, Empat Warga Bakal Lapor ke Polres Lampura

( kata)
Terkait Mekanisme Ganti Rugi SUTT, Empat Warga Bakal Lapor ke Polres Lampura
Surat laporan yang akan dibawa ke Polres Lampura terkait proyek SUTT. (Foto:Dok)


Kotabumi (Lampost.co)--:Perwakilan warga dari empat desa Kecamatan Abung Surakarta dan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara yang dilalui kabel saluran udara tegangan tinggi (SUTT) akan melaporkan kejanggalan mekanisme kompensasi kepada Mapolres setempat pada Senin, 25 April 2022.

Hal itu berdasarkan hasil pertemuan perwakilan empat desa didampingi Pendamping Hukum (PH) dari Kantor LKBH-PHI, dengan Kapolres AKBP Kurniawan Ismail, Sabtu, 23 April 2022.

"Nanti (besok), setiap desa akan membuat laporan kepada polres atas tindakan PT Sariksa Putra Mandiri melalui kami, pendamping hukum, Senin, 25 April 2022. Sebab, jelas rekanan telah melakukan penipuan terencana, terstruktur dan masif," kata pendamping hukum (PH) dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Perwira Hukum Indonesia (LKBH - PHI) Lampura, Rozali, di kantor Jalan Ahmad Akuan Kotabumi, Minggu, 24 April 2022.

Menurutnya, kompensasi yang diklaim oleh oknum dari PT Sariksa Putra Mandiri bertindak sebagai rekanan PT PLN itu bukanlah demikian, akan tetapi itu ialah uang jaminan penarikan kabel.

"Jadi itu bukanlah uang kompensasi penarikan kabel, tapi hanya akal-akalan oknum berinisial YH (PT Sariksa) menggunakan uang jaminan. Sebab, dia yang mengakali warga dengan mekanisme dibuatnya sendiri, itulah yang menjadi alasan warga mempertahankan lahan maupun bangunan tidak mau dipasang kabel SUTT," terang Rozali.

Rozali menjelaskan perhitungan kompensasi itu dilaksanakan oleh pihak PLN melalui kajian Survei Indonesia (SI) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Bukanlah seperti akal -akalan oknum dari pihak rekanan (Sariksa), sehingga menyebabkan kerugian kepada masyarakat.

"Inikan namanya merugikan masyarakat, yang terimbas ulah oknum tersebut," tegasnya.

Sehingga, menurutnya, masyarakat menolak terhadap apa yang telah dilakukan selama ini, pada proses ganti rugi (kompensasi) kepada masyarakat tersebut. Termasuk uang yang diklaim oleh oknum PT Sariksa Putra Mandiri tersebut, sebab, tak sesuai fakta di lapangan.

"Jadi sebenarnya ini telah melalui perundingan, pertama pada tanggal 19 April 2021 yang disaksikan pejabat tinggi PLN. Lalu, kedua diperkuat dengan berita acara per tanggal 18 November 2021, dengan perjanjian tidak akan menarik kabel sebelum ada kompensasi kepada masyarakat empat desa," pungkasnya.

Disisi lain, warga menjadi korban asal Desa Surakarta, Kecamatan Abung Timur, Hardiyanto menambahkan uang konvensasi yang diberikan kepada warga itu tidak sama antara satu dan lainnya. Sebab, masih ada beberapa diantaranta yang kurang dan bahkan diantaranya belum menerima ganti rugi diberikan oleh oknum PT Sariksa Putra Mandiri.

"Kami menyayangkan juga, sehingga akan melakukan pelaporan terhadap oknum - oknum yang coba memanfaatkan situasi ini. Kami berharap dapat ditindak lanjuti, sebab, inilah priok kami yang menjadi andalan ekonomi warga," timpalnya.

Sebelumnya, puluhan warga desa di empat desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara menolak pemasangan kabel saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang melalui tanah beserta tanam tumbuhnya. Pasalnya, belum ada konpensasi namun pekerjaan tetap dilakukan, sehingga mencapai puncaknya pada hari ini dengan berorasi disana.

Mereka menyuarakan aspirasinya dengan mencoba menahan pekerjaan pemasangan oleh rekanan PT PLN yang tak ada perwakilannya saat itu di Desa Surakarta, Kamis, 21 April 2022. Pantauan dilapangan, pekerjaan tersebut dikawal oleh lebih 148 personel aparat keamanan (Polri), dipimpin langsung oleh Kapolres, AKBP Kurniawan Ismail,  sehingga warga tak dapat berbuat banyak disana.

"Kami minta ganti rugi konvensasi yang telah dikorupsi orang selama lebih dari 20 tahun, tapi tidak pernah ada. Namun pekerjaan tetap dilakukan," ujar salah seorang warga yang menjadi korban, Hardiyanto.

Sri Agustina







Berita Terkait



Komentar