#pilkades#beritalamsel#pemilu

Terindikasi Kecurangan, Warga Tanjungsari Tuntut PSU Pilkades

( kata)
Terindikasi Kecurangan, Warga Tanjungsari Tuntut PSU Pilkades
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Image

KALIANDA (Lampost.co) -- Masyarakat Desa Tanjungsari, Lampung Selatan, menuntut pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desa setempat. Pasalnya, Pilkades yang dilaksanakan pada 26 Juni 2019 lalu terindikasi kecurangan yang dilakukan salah satu calon. 

Masyarakat setempat menilai Pilkades 2019 di desa tersebut telah menciderai pesta demokrasi dengan kecurangan seperti, money politik (politik uang) dan black campain.

Seperti yang diungkapkan, Manto, salah satu warga Desa Tanjungsari saat dihubungi mengaku masyarakat desa setempat menginginkan pemungutan suara ulang Pilkades dengan bersih, tanpa intervensi, intimidasi dan segala bentuk suap terhadap masyarakat untuk memilih salah satu calon. 

"Ada lima poin yang diduga telah menciderai pesta demokrasi di Desa Tanjungsari. Pertama, tim sukses dari calon nomor 4 melakukan sejumlah aksi suap dengan melakukan penandatanganan kontrak politik di setiap dusun untuk memberikan upah kepada masyarakat bila memilih calon 4. Kontrak itu ditandatangani oleh Calon Kades nomor 4 diatas materai," kata dia, Senin (1/7/2019).

Kedua, lanjut Manto, pada H-1 pencoblosan calon kades nomor 4 melakukan money politik dengan memberikan sejumlah uang didalam amplop yang disertai foto, nama dan nomor urut. Adapun nilainya bervariasi, mulai dari Rp25 ribu hingga Rp60 ribu per amplop. "Poin ketiga, saat pencoblosan salah satu tim sukses calon nomor 4 berada dipintu masuk TPS dengan mempengaruhi masyarakat untuk memilih nomor 4. Keempat, calon nomor 4 menyediakan kendaraan untuk mengangkut masyarakat. Padahal, panitia sudah melarang semua calon untuk tidak menyediakan mobilisasi sendiri," kata dia. 

Terakhir, kata Manto, calon nomor urut 4 juga membawa anggota Dewan terpilih untuk melakukan kampanye. Bahkan didalam kampanye itu terdapat intervensi kepada masyarakat, yakni anggota dewan itu tidak akan membantu pembangunan di Desa Tanjungsari.

"Jadi, anggota dewan itu tidak akan membantu dalam bidang pembangunan bila calon terpilih bukan calon kades nomor 4. Atas dasar hal tersebut kami menuntut keadilan atas kecurangan itu. Kami minta pemungutan suara ulang. Tindak tegas pelaku kecurangan dalam Pilkades. Jika tidak, kami akan melakukan aksi unjuk rasa," kata dia. 

Armansyah

Berita Terkait

Komentar