#Kesehatan#VirusKorona#KPK

Terimbas Korona, KPK Perpanjang Batas Pelaporan LHKPN Hingga 30 April

( kata)
Terimbas Korona, KPK Perpanjang Batas Pelaporan LHKPN Hingga 30 April
Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahunan (periodik) Tahun Laporan 2019. Pelaporan diperpanjang sebulan dari batas waktu 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020.

KPK mengambil langkah tersebut berkenaan dengan situasi serta perkembangan terkini pandemi virus korona (covid-19). Hal ini juga sesuai pernyataan resmi Presiden RI, agar masyarakat menghindari kontak dekat sebagai upaya pencegahan penyebaran infeksi covid-19.

"Terkait hal ini, KPK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100 tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahunan (Periodik) Tahun Laporan 2019 pada 19 Maret 2020,"  ujar juru bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati, Jumat 20 maret 2020.

Masa perpanjangan pelaporan tersebut juga berlaku untuk kewajiban penyampaian LHKPN jenis khusus, yakni bagi para penyelenggara negara (PN) yang baru pertama kali menjabat atau diangkat kembali dalam jabatan publik maupun yang berakhir masa jabatannya sebagai PN yang jatuh pada periode antara 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020.

Tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional per 18 Maret 2020 tercatat 71,47%, yaitu sebanyak 258.437 wajib lapor telah menyampaikan laporannya dari total 361.579 wajib lapor yang berasal dari 1.397 instansi di Indonesia.

Rinciannya adalah Bidang Eksekutif mencapai 70,42% atau sebanyak 205.609 telah melapor dari total 291.961 wajib lapor. Bidang Legislatif mencapai 66,46% atau sebanyak 13.390 telah melapor dari total 20.147 wajib lapor. Bidang Yudikatif mencapai 94,62% atau sebanyak 17.932 telah melapor dari total 18.951 wajib lapor. Dan, dari BUMN/D tercatat 70,47% atau sebanyak 21.506 telah melapor dari total 30.520 wajib lapor.

"Kita berharap para wajib lapor di Provinsi Lampung juga untuk segera melapor, karena sudah ada batas kelonggaran," katanya.

Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, terkait pandemi covid-19, KPK menutup sementara beberapa layanan publik secara tatap muka. Meskipun masih membuka layanan tatap muka untuk LHKPN, KPK mengimbau kepada wajib lapor untuk lebih memanfaatkan saluran tidak langsung terkait pelaporan LHKPN, yaitu melalui https://elhkpn.kpk.go.id dan email: lhkpn@kpk.go.id.

Ia mengatakan UU No.28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN mewajibkan pegawai negeri (PN) untuk bersedia melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, juga diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

"PN yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Sebelummya, Tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di Provinsi Lampung masih rendah.

Berdasarkan data dari KPK untuk pelaporan harta kekayaan per 31 Desember 2019 untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta BUMD, baru mencapai angka 32.09%.

Rinciannya :

 

1. Eksekutif, dari 2.319 wajib lapor baru baru 609 yang sudah melapor.

2.Legislatid,dari  726 wajib lapor baru 380 yang sudah melapor.

3. BUMD, dari 53 wajib lapor baru 5 yang sudah melapor.

Pelapor tertinggi di pemerintahan daerah yakni Pemkab Tanggamus, dari 127 wajib lapor ada 84 yang sudah melaporkan harta kekayaan dengan persentase 66,14%

Pelapor terendah Pemkab Pesisir Barat, dari 122 wajib lapor, baru 1 yang sudah melapor dengan persentase 0,82%.

Untuk DPRD Provonsi, kabupaten/kota, pelapor tertinggi yakni DPRD Lampung Utara, dari 46 wajib lapor, 37 sudah melapor dengan persentase mencapai 80,43 %.

Pelapor terendah yakni DPRD Kabupaten Pringsewu, dari 40 wajib lapor, baru 10 yang sudah melapor, dengan persentase 25%

Kemudian untuk BUMD yakni PT Bank Lampung, dari 53 wajib lapor, hanya 5 yang sudah melapor, dengan persentase 9.43%.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar