#beritalampung#pengadilan#hukum

Terdakwa Pupuk Ilegal Divonis Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi

( kata)
Terdakwa Pupuk Ilegal Divonis Bebas, Jaksa Ajukan Kasasi
Suasana sidang kasus pupuk ilegal di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Selasa, 18 Oktober 2022. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co): Empat terdakwa peredaran pupuk ilegal divonis bebas pada sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Selasa, 18 Oktober 2022.

Keempatnya yakni Ketut Gatre (46) warga Pringsewu selaku Komisaris Utama Perusahaan produksi pupuk PT Gahendra Abadi Jaya (GAJ), Subhan (54) warga Lampung Tengah selaku Komisaris PT GAJ, Tri Setiyo Dewantoro (41) warga Pringsewu selaku Direktur PT GAJ, dan Hendri Ardiansyah (34) selaku Direktur PT GAJ.

Ketua Majelis Hakim Syamsul Arief menyatakan para terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 122 juncto Pasal 73 UU RI No.22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan
Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan penuntut umum dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya," ujar Ketua Majelis Hakim, saat membacakan putusan.

Baca juga: Pengamat Kebijakan Publik Menilai Reformasi Polri Harus Keseluruhan

Pertimbagan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, karena pupuk terdakwa sudah didaftarkan sejak 2016, namun belum diunggah di Kementerian Pertanian karena adanya kerusakan sistem One Single Submission (OSS) antara sistem Kementerian Pertanian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kemudian perusahaan para terdakwa bukan perusahaan besar dan bersifat UMKM sehingga tidak bisa diproses pidana.

Kemudian Majelis Hakim juga menyatakan tidak ada konsumen dari para terdakwa yang komplain atau mengalami kerugian dan kerusakan akibat penggunaan pupuk tersebut, sehingga tidak ada unsur sengaja melakukan tindak pidana.

Sebelumnya, para terdakwa dituntut delapan bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Atas vonis bebas tersebut, JPU langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. "Kasasi yang mulia," kata JPU Kandra Buana.

Perkara ini bermula pada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Lampung. Para pelaku yang bernaung di PT GAJ memproduksi pupuk padat merek Zetargo, pupuk cair merek Zetonic, dan pupuk buah atau serbuk merek Cabe Na.

Perusahaan dalam memproduksi pupuk mempekerjakan pekerja harian lepas yang melakukan pencampuran dan pengemasan pupuk.

Perusahaan disebut belum memiliki izin pendaftaran dari Kementerian Pertanian, namun mencantumkan nomor NIB dan NPWP perusahaan dengan tujuan untuk meyakinkan kepada konsumen bahwa produk yang diedarkan sudah terdaftar secara resmi. 

Hingga para petinggi perusahaaan tersebut ditetapkan sebagai tersangka Subdit I Ditreskrimsus Polda Lampung. Kasubdit 1 Indagsi Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung AKBP Catur Prasetyo mengatakan keempat terdakwa melanggar UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Polisi juga mengamankan sebanyak 4.500 liter bahan baku pembuat pupuk cair, 41.725 kg pupuk padat siap jual yang terdiri dari berbagai merek dan kemasan, 4.880 liter pupuk cair yang siap jual, dan 4.529 pcs pupuk serbuk yang siap jual, serta alat-alat pembuat/pengemasan pupuk (label, kemasan/karung/botol, dan mesin jahit karung).

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar