#beritalampung#bandarlampung#indeksdemokrasi

Tercatat 80,18, Kemenpolhukam Minta Indeks Demokrasi Lampung Ditingkatkan

( kata)
Tercatat 80,18, Kemenpolhukam Minta Indeks Demokrasi Lampung Ditingkatkan
Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co): Indeks Demokrasi Indonsia (IDI) Provinsi Lampung terus meningkat tiap tahunnya. Tercatat IDI Lampung pada tahun 2021 mencapai 80,18 atau kategori tinggi. IDI Lampung tersebut naik dari tahun 2020 yang lalu yakni, 72,79.

"Diharapkan terus meningkat dan dikawal, serta diaktifkan kembali kelompok kerja  antar intansi terkait (IDI) yang kemarin belum aktif lebih aktif," ujar Asisten Deputi Demokrasi dan Ormas Kemenpolhukam, Brigjen Kristono dalam agenda Sosialisasi IDI Lampung di Hotel Bukit Randu, Kamis, 22 September 2022.

Memang terdapat perubahan metode penilaian IDI pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 total ada 28 aspek yang menjadi indikator penilaian. Namun untuk tahun 2021 dan selanjutnya, aspek yang dijadikan penilaian hanya 22 jenis yang termuat dalam tiga aspek yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasistas lembaga demokrasi.

"Pada dasarnya Lampung sudah baik," katanya.

Dari pemaparan saat diskusi, dari 22 aspek ada tiga yang mendapat nilai merah atau dibawah 60 yakni, terjaminnya kebebasan berserikat berkumpul dan berekpresi antar masyarakat, yang nilainya hanya 53,86. Kemudian pemenuhan hak kerja yang nilainya 46,80, dan kinerja lembaga legislatif hanya 58,33.

Sementara, Kepala Kesbangpol Lampung, Firsada mengatakan IDI Lampung tahun 2021 yang mencapai 80,18 terdiri dari tiga kompisis nilai, yakni aspek kebebasan 76,64, Aspek kesetaraan 81,82 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi mencapai 81,96.

Menurut Firsada ada beberapa hal yang memberatkan Lampung dalam meningkatkan IDI pada tahun 2021 lalu. Yakni ancaman terhadap oknum pejabat, dan ketika aksi demo Omnibus Law.

"Dua hal itu mengganggu kenaika IDI," katanya.

Namun Pemprov Lampung juga terus berupaya menigkatkan IDI dari indikator aspek lainnya keterbukaan informasi, transparansi APBD dan lainnya.

"Transparansi APBD ini yang kami minta BPAKD menyiapkan datanya dalam website dan medsos," katanya.

Tentunya, kata dia, Kesbangpol Lampung terus berkoordiansi antar instansi, agar indikator di dalam aspek IDI terus bisa dipertahankan dan ditingkatkan. 

Kemudian, Kepala Bidang Statistik dan Sosial Badan Pusat Statisti (BPS) Lampung Mas'ud Rifai, mengatakan pada tahun 2021 proses penilaian IDI menggunakan metode baru. Yakni terkait teoritik dengan demokrasi yang lebih luas dengan cara mengurangi porsi ukuran institusi dan melibatkan indikator demokrasi, ekonomi, dan sosial.

"Kami juga menggunakan sumber data resmi seperti koran cetak, portal berita online, dan dokumen/peraturan yang dikeluarkan instansi," katanya.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar