Pilkadalamteng

Terang-terangan Politik Uang di Pilkada Lampung Tengah

( kata)
Terang-terangan Politik Uang di Pilkada Lampung Tengah
Ilustrasi.Dok


JAKARTA (Lampost.co) -- Praktik politik uang (money politic) di Pilkada Lampung Tengah terlihat massif dan terstruktur. Dalam sebuah rekaman video yang beredar di sosial media, seorang pria parubaya yang dipanggil mbah misalnya, mengaku membagikan uang sebesar Rp50 ribu kepada 214 orang. Pria tersebut kemudian meminta maaf dan mengaku khilaf, sembari membubuhkan tanda tangan surat pernyataan di atas materai.

Dalam rekaman lain, calon wakil bupati bernyanyi lagu Armada, sambil sejumlah ibu-ibu berjoget di depannya. Usai mengakhiri lagu, seorang pria disebelah sang calon wakil bupati membagi-bagikan uang, hingga ibu-ibu tersebut berebutan.

Dalam video lain, seorang pria berkaos putih bernama Sahidin mengaku membagikan uang sebesar Rp30 ribu. Data penerima kemudian di pegang anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah, Mahfud. Di video itu, Sahidin kemudian meminta maaf.

Praktik politik uang tersebut hanya beberapa dari 16 laporan politik uang yang dilakukan tim paslon nomor urut 2 Musa Ahmad-Ardito Wijaya. Satuan tugas anti politik uang Partai Nasdem dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lampung Tengah sendiri menangkap tim dari paslon tersebut. Seluruh laporan yang menyebut warga menerima Rp50 ribu dari tim Musa-Ardito dimediasi tim advokat Partai NasDem Lampung Tengah. 

Diketahui, Pilkada Lampung Tengah tahun 2020 diikuti tiga paslon, yaitu paslon nomor urut 1 Loekman Djoyosoemarto-M Ilyas diusung PDI Perjuangan dan Gerindra. Paslon nomor urut 2 Musa Ahmad-Ardito Wijaya diusung Golkar, Demokrat, PKB, dan PAN. Paslon nomor urut 3 Nessy Kalviya-Imam Suhadi yang diusung NasDem, PKS, dan Partai Perindo.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengaku menerima laporan terkait dugaan politik uang di Pilkada Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Politik uang itu diduga terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ratna menerima laporan itu dari Bawaslu Provinsi Lampung. Dugaan politik uang TSM dilaporkan tim kampanye pasangan calon (paslon) nomor urut 03 Nessy Kalvia Mustafa-Imam Suhadi dengan terlapor paslon nomor urut 02 Musa Ahmad-Ardito Wijaya. "Informasi tim kampanye, bukan paslonnya," ujar Ratna.

Dia mengatakan laporan politik uang tersebut belum ditindaklanjuti. Bawaslu Lampung, baru sebatas menerima laporan. Bawaslu Lampung yang berwenang memutuskan laporan tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak.

"Kewajiban kami menerima laporan, kemudian kami memeriksa kelengkapan laporan," ujar Ratna.

Menanggapi hal ini, politisi senior Irma Suryani Chaniago secara tegas meminta Bawaslu Pusat dan Daerah untuk segera memproses secara hukum praktek money politik pada pilkada Lampung Tengah.

"Saya akan membantu secara penuh agar proses hukum pada perkara ini tidak berhenti hanya sampai pada tataran calon dan tim sukses saja, tapi sampai pada oknum yang membantu memberikan dana untuk kegiatan money politik yang disinyalir adalah pengusaha besar di Lampung.” kata Irma.

Irma menambahkan, sudah saatnya oknum yang bermain dengan money politik untuk menguasai pemimpin daerah dengan kekuatan dananya berhenti mengkooptasi regulasi perkebunan, pertanahan dan monopoli perdagangan komoditas tertentu di Lampung Tengah.

Terkait sanksi, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Tengah, Harmono, menegaskan pemberi dan penerima money politik bisa dipidana selama 3 tahun dalam UU No 187 A 2016. Harmono pun akan membuktikan laporan money politik itu benar-benar dilakukan oleh paslon nomor 02.

Hal senada ditegaskan Ketua KPU Lampung Tengah, Irawan Indrajaya, terkait anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Bantarjaya yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos paslon 02. "Kami cek kebenarannya. Baru kami bisa sampaikan. Kalau terbukti nanti pasti ada sanksinya,”kata Irawan.

Pengamat Politik Universitas Lampung, Yusdianto, cukup menyesalkan terjadinya money politik. Menurutnya, Bawaslu tidak pernah belajar bagaimana menangani, mencegah dan menindak politik uang. Dia berharap Bawaslu bekerja secara profesional untuk dapat menangkap, mengadili dan memutuskan. “Kalau bisa mendiskualifikasi calon untuk memberikan pelajaran. Siapapun dia, Bawaslu harus tegak melaksanakan aturan,” pungkasnya.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar