#Pajak#Bandarlampung

Tempat Usaha yang Tak Pakai Tapping Box Siap-siap Terima Sanksi

( kata)
Tempat Usaha yang Tak Pakai <i>Tapping Box</i> Siap-siap Terima Sanksi
Ilustrasi tapping box. Lampost.co/dok


Bandar Lampung (Lampost.co) --  Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung menegaskan seluruh pelaku usaha yang berada di wilayahnya adalah wajib pajak (WP). Bagi yang tetap bandel tidak membayar pajak atau tidak mendukung perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung itu maka siap-siap menerima sanksi.

Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung, Yanwardi, mengatakan, sejak 2019 lalu Pemkot Bandar Lampung mengimbau seluruh tempat usaha menggunakan alat perekam transaksi atau tapping box. Pengadaan alat ini diberlakukan berdasarkan arahan langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dukungan Bank Lampung. 

"Tahun ini kami akan membuat tim kalau memang tapping box tidak dipakai maka alat cash register mereka akan diambil. Karena ini pendampingan KPK untuk mengantisipasi wajib pajak nakal yang dapat berdampak pada kerugian pendapatan daerah," ujar dia, Minggu, 28 Februari 2021. 

Terlebih di masa pandemi covid-19 yang membuat PAD Pemkot Bandar Lampung mengalami penurunan drastis. Diperlukan adanya kesadaran dari seluruh pihak akan pentingnya tetap melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.

"Wajib pajak yang belum bayar kita gunakan jaksa sebagai metode pendampingan. Mudah-mudahan dengan adanya kerja sama yang telah dibangun ini dapat meningkatkan PAD," katanya. 

Pemkot tidak merencanakan pemasangan tapping box baru di tahun ini. Pemkot hanya melakukan pengawasan terhadap seluruh alat yang telah terpasang. 

"Sementara cukup 500 tapping box yang sudah terpasang merupakan bantuan Bank Lampung. Pemasangan 300 unit di tahun 2019 dan 200 unit di tahun 2020. Tinggal kami awasi dan optimalkan yang ada," ujarnya. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar