#tajuklampungpost#ekosistem-laut

Tegas Menjaga Ekosistem Laut

( kata)
Tegas Menjaga Ekosistem Laut
dok Lampost.co


PELESTARIAN lingkungan menjadi hal yang dipandang akan memberi keuntungan lebih, baik di masa kini maupun mendatang. Menjaga lingkungan untuk mempertahankan kelestarian ekosistem darat, laut, dan udara menjadi patokan langkah pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup mengamanahkan hal itu pada Pasal 2 tentang asas pengelolaan lingkungan menjaga ekosistem. Bahkan, secara perinci Pasal 3 huruf b menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Dan huruf c menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Setiap program dan pekerjaan dalam pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan untuk menjaga ekosistem, salah satunya sektor pertambangan. Apalagi pertambangan di laut yang tentunya akan mengusik ekosistem laut, sehingga bakal mengganggu kehidupan nelayan. Padahal untuk perairan laut di Lampung, produksi tangkap sebesar 161.651 ton pada 2016 menurut BPS. Dari angka itu, kontribusi terbesar perikanan tangkap berasal dari Lampung Timur sebesar 40.328 ton atau 25%. Sangatlah wajar jika ada usaha pertambangan di laut kawasan Lampung Timur mendapatkan reaksi keras dari para nelayan.

Apalagi Pemprov juga menyebutkan produksi perikanan tangkap dan budi daya di Lampung tengah menurun pada 2017, yakni hanya 142.543 ton. Dari produksi perikanan itu diasumsikan pendapatan mencapai nilai total produk perikanan Lampung mencapai Rp2.452 triliun.

Hal itu yang kemudian menjadi alasan nelayan Lampung Timur melakukan aksi anarkis dengan membakar kapal milik perusahaan yang mengeksploitasi pasir laut. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun memberi advokasi untuk meminta penghentian penambangan pasir itu.

Dari data-data produksi perikanan itu, mestinya sudah ada strategi dari pemerintah untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Namun, perusahaan yang melakukan eksploitasi tambang di laut Lampung Timur sudah mengantongi dua izin usaha pertambangan-operasi produksi (IUP-OP) dengan Nomor: 540/12979/KEP/II.07/2015 seluas 1.000 hektare di Desa Margasari, Sukorahayu, Kecamatan Labuhanmaringgai, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian izin Nomor: 540/12980/KEP/II.07/2015 seluas 1.000 hektare di Desa Margasari, Sukorahayu, Kecamatan Labuhanmaringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Kini bola panas ada di tangan pemerintah untuk kembali mengkaji ulang untung rugi dari izin pertambangan pasir laut itu. Sebab, bahan tambang adalah bahan produksi yang akan habis, sementara bahan produksi perikanan akan berkelanjutan jika lingkungannya dijaga. Apakah hanya ingin mendapatkan untung besar namun sekali saja dengan memberi izin tambang, ada mendapatkan untung berkelanjutan dengan mencabut izin tambang itu.

Publik menunggu keseriusan pemerintah menjalankan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Yakni dengan tegas menjaga ekosistem laut dengan menekan dan menyetop proksi tambang pasir laut perusak alam. 

Bambang Pamungkas








Berita Terkait



Komentar