#pembalakan-liar#tajuk-lampung-post
Tajuk Lampung Post

Tegas Melawan Pembalakan Liar

( kata)
Tegas Melawan Pembalakan Liar
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

APARAT kepolisian melakukan satu langkah maju untuk menghentikan pembalakan liar di Lampung. Dua hari lalu, tim penyidik Polsek Sekincau menetapkan Aris Mulyono, peratin Batuapi, Kecamatan Pagardewa, Lampung Barat, sebagai tersangka kasus perusakan hutan lindung. Aris ditahan bersama dua tersangka lain, yakni Rohman (25), warga Pekon Mekarsari, Kecamatan Pagardewa, dan Tri Purnomo (40), warga Pekon Bakhu, Kecamatan Batuketulis.

Dari hasil pemeriksaan polisi, peratin atau kepala desa tersebut dinyatakan menggerakkan dan mendanai serta memfasilitasi tindakan pembalakan liar di hutan lindung Register 43B Krui Utara, Pekon Batuapi. Dengan kata lain, Aris Mulyono berperan sebagai donatur penebangan liar.

Tersangka berdalih pembalakan liar dilakukan untuk kepentingan umum, yaitu kayu yang ditebang akan dipakai untuk membangun jembatan yang rusak. Namun, penyidik tegas menyatakan penebangan liar di dalam hutan lindung tidak diperkenankan, apa pun alasannya.

Polisi menjerat tiga tersangka dengan Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 94 Ayat (1) huruf a dan c dengan ancaman pidana minimal 8 tahun penjara dan maksimal 15 tahun.

Ketegasan penegak hukum dalam perkara pembalakan liar sangat dibutuhkan dalam situasi lingkungan yang makin rusak saat ini. Kerusakan hutan hampir terjadi di seluruh Lampung. Hutan kawasan di Register 45 kini sudah menjadi wilayah perladangan dan permukiman. Hutan lindung di Tanggamus dan Pesawaran pun sudah makin habis. Demikian pula Taman Nasional Way Kambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang kerap dirambah penduduk.

Nyaris tidak ada hutan kawasan yang aman dari aksi penebangan liar. Pada umumnya, tindakan terlarang itu dilakukan dengan berdalih kepentingan ekonomi. Namun, tidak semua alasan kepentingan ekonomi harus diakomodasi. Penetapan hutan kawasan jelas sudah diperhitungkan jauh-jauh hari dengan semua pertimbangan yang logis. Jadi apa pun risikonya, kelestarian hutan kawasan wajib dijaga, dirawat, dan dilindungi.

Khusus untuk Lampung, penegakan hukum terkait kelestarian lingkungan menjadi persoalan serius. Hal itu tecermin dari hasil pertemuan Gubernur Lampung dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, La Ode Muhammad Syarif, akhir Agustus 2019. Pertemuan itu menyoroti tiga hal penting, yakni pembalakan liar di kawasan hutan lindung, pemakaian jalan nasional sebagai jalur bagi angkutan batu bara, dan penertiban yang berkaitan dengan perikanan.

Harus diakui, penegakan hukum terhadap kasus pembalakan liar di Lampung masih sangat lemah. Itu sebabnya ketegasan jajaran Polres Lampung Barat patut mendapat acungan jempol.

Diharapkan ketegasan yang sama dapat menjadi contoh dan menyebar ke daerah lain, yakni daerah yang sering terjadi kasus pembalakan hutan. Terlalu berisiko membiarkan hutan kawasan rusak tanpa penindakan hukum. Sebab, hutan adalah titipan anak cucu, bukan warisan nenek moyang.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar