#tajuklampungpost#awasi-tempat-indekos

Tegas Awasi Tempat Indekos

( kata)
Tegas Awasi Tempat Indekos
dok Lampost.co

USAHA tempat indekos di Kota Bandar Lampung kian menjamur. Tempat indekos yang mulanya hanya 5-6 kamar, saat ini bahkan ada yang memiliki hingga 30 kamar di satu tempat.

Pertumbuhan pembangunan tempat indekos tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah yang berada di zona pendidikan seperti di Kelurahan Kampung Baru dekat Universitas Lampung dan Universitas Islan Negeri Raden Intan di Sukarame.

Sebagian besar wilayah di Kota Tapis Berseri ini hampir semua memiliki tempat indekos. Pesatnya pertumbuhan tempat indekos itu lantaran ibu kota Provinsi Lampung ini sudah menjadi pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa.

Itu sebabnya, sejak 2018 Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai melakukan penertiban dan menarik pajak tempat indekos. Langkah itu diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Indekos.

Tidak ada yang menyalahi dari pesatnya pembangunan rumah indekos sebagai salah satu upaya pemenuhan bertempat tinggal telah tumbuh dan berkembang. Namun demikian, pengelolaannya perlu mendapat pengaturan agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

Sebagaimana ketentuan yang tertera dalam Perda Nomor 7/2018 secara tegas pada Pasal 5 dinyatakan bila pemilik rumah indekos berkewajiban tinggal di kelurahan lokasi rumah indekos.

Salah satu tujuannya, agar rumah indekos tidak disalahgunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Apalagi sampai dijadikan hunian sementara teroris sebelum berpindah ke lokasi lain.

Sebagaimana yang baru-baru ini terjadi. Salah satu tempat indekos di Jalan Pulau Samosir, Way Halim, Bandar Lampung ternyata rutin dijadikan tempat pesta narkoba jenis sabu-sabu.

Polisi mendapati dua warga Kampung Baru, Labuhanratu, Bandar Lampung, Chairul Jaman (27) dan Suryadi Setiawan (25) sedang mempersiapkan pesta sesat barang haram itu. Masih banyak pula contoh buruk lainnya.

Maka itu pula menjadi penting bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk bertindak tegas menegakkan Perda 7/2018. Pemkot dapat mencabut izin rumah indekos yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Aparatur pemerintah mulai camat, Lurah hingga RT harus aktif melakukan pembinaan dan pendataan. Tidak hanya sibuk menarik retribusi dan pajak, tapi abai dalam pengawasannya.

Tegakkan isi Pasal 10 Ayat (1) huruf e, setiap pemilik tempat indekos diwajibkan menyediakan blangko biodata untuk diisi penghuni rumah indekos, dan dilaporkan kepada ketua RT 1 x 24 jam setelah kedatangan penghuni. Demikian juga dengan Pasal 11, 12, 13 dan Pasal 16.

Ingat ada sanksi administratif bagi pemilik tempat indekos yang melanggar Pasal 12 huruf f, yakni pada Pasal 16, mulai dari teguran hingga pencabutan izin tempat indekos.

Kemudian saksi pidananya pada Pasal 18 dikenakan kurungan pidana paling lama 3 bulan dan denda Rp50 juta. Selanjutnya jika ada pelanggaran pidana, pelaku juga bakal diproses sesuai dengan undang-undang yang dilanggar.

Pemilik tempat indekos harus ikut memantau kegiatan di tempat indekosnya, jangan hanya mau uangnya tapi enggan mengawasi. Pemkot harus berani tegas mencabut izin kalau tempat indekos terbukti jadi lokasi transaksi narkotika atau teroris. 

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar