vaksincovid-19obat

Tata Kelola Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan

( kata)
Tata Kelola Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.Dok.Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Tata kelola vaksinasi Covid-19 perlu transparansi agar masyarakat memahami dan yakin akan kemampuan vaksin tersebut dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap virus korona.

"Saat ini masyarakat bertanya-tanya bagaimana posisi Indonesia terkait pengadaan vaksin, kapan vaksin itu bisa diaplikasikan. Saat ini di tengah hiruk-pikuk masalah Omnibus Law UU Cipta Kerja, soal ketersediaan vaksin Covid-19 memang menjadi harapan masyarakat untuk keluar dari krisis akibat pandemi," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Vaksin Merah Putih: Tantangan dan Harapan yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar Duabelas, Rabu, 14 Oktober 2020.

Diskusi yang dimoderatori tenaga ahli Wakil Ketua MPR Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Arimbi Heroepoetri menghadirkan narasumber Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro, Ketua Eijkman Institute for Molecular Biology Amin Soebandrio, Wakil Rektor Universitas Airlangga/Ketua PUI-PT Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati Unair Ni Nyoman Tri Puspaningsih, dan Senior Project Integration Biofarma/Tim Peneliti Vaksin Covid-19 Neni Nurainy.

Selain itu juga menghadirkan anggota Komisi IX DPR periode 2019-2024 Hasnah Syam dan Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis/JBK Ahmad Arif sebagai pananggap.

Menurut Lestari, harapan masyarakat kehadiran vaksin Covid-19 akan menuntaskan banyak masalah saat ini membuat ekspektasinya sangat tinggi. Karena itu, Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap sejumlah tahapan dalam proses menuju ditemukan dan diproduksinya vaksin bisa disosialisasikan kepada masyarakat.

"Pemerintah juga harus mempersiapkan perencanaan yang matang untuk proses distribusi dan pengaplikasian vaksin Covid-19 produk dalam negeri itu," katanya.

Menurut Legislator Partai NasDem itu, dengan sejumlah informasi tersebut diharapkan masyarakat bisa menyikapi kondisi di masa pandemi Covid-19 ini dengan lebih bijaksana dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Menristek Bambang Brodjonegoro menegaskan dalam kasus Covid-19 ini peluang terbesar untuk mencapai herd immunity adalah dengan pemberian vaksin. Pengembangan vaksin, menurut Bambang, terutama menguji efektivitas dan safety.

Walaupun begitu, pemerintah sudah menjajaki kerja sama dengan swasta untuk memproduksi vaksin buatan dalam negeri, selain Biofarma. Bambang memperkirakan, baru pada kuartal III-IV 2021 vaksin Covid-19 sudah dapat diaplikasikan ke masyarakat.

Dia juga sepakat bila pola komunikasi kepada masyarakat soal vaksin Covid-19 harus disampaikan dengan transparan dan cara yang tepat dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat untuk mencegah keraguan.

Ketua Eijkman Institute for Molecular Biology, Amin Soebandrio mengungkapkan, kapasitas produksi vaksin di dunia hanya 50% dari populasi penduduk dunia saat ini. "Dengan kondisi seperti itu, kemandirian dalam produksi vaksin di dalam negeri sangat diperlukan," ujarnya.

Apalagi saat ini, Indonesia termasuk negara dengan situasi serius dalam penyebaran Covid-19.

Senior Project Integration Biofarma, Neni Nurainy mengungkapkan harga vaksin yang diproduksi di dalam negeri diupayakan terjangkau. Sehingga, upaya vaksinasi yang lebih luas bisa segera direalisasikan. 

Meski diakuinya tantangan untuk melakukan vaksinasi secara cepat dan meluas menghadapi sejumlah tantangan, antara lain masih adanya keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin.

Di bagian akhir diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat menegaskan skeptisme yang terjadi di tengah proses pembuatan vaksin di dalam negeri diperlukan. "Tetapi bukankah optimisme juga bisa dibangun?" Saur menyarankan pemerintah perlu membangun optimisme.

Terkait harga vaksin Covid-19 dari Tiongkok, menurut Saur, seharusnya ada ruang untuk negosiasi karena uji tahap ketiganya dilakukan terhadap masyarakat Indonesia.

Saur juga mengusulkan kelompok prioritas penerima vaksin selain tenaga kesehatan dan petugas keamanan TNI/ Polri adalah kelompok masyarakat kurang gizi dan kelompok keluarga prasejahtera yang rawan terinfeksi virus.

"Upaya vaksinasi Covid-19 bisa mencontoh pemberian vaksin cacar di masa lalu yang dilakukan di sekolah-sekolah," ujarnya.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar