#pemprovlampung#arinal-nunik#beritalampung

Tata Kelola Keuangan Pemprov Lampung Jadi Percontohan

( kata)
Tata Kelola Keuangan Pemprov Lampung Jadi Percontohan
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, memilih Provinsi Lampung dalam kegiatan Rapat Pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Lampost.co/Atika


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, memilih Provinsi Lampung dalam kegiatan Rapat Pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pemilihan tersebut guna memberikan pemahaman ke provinsi lain dan menularkan kiat-kiat serta mengenalkan pariwisata hingga study banding yang ada di Lampung.

"Kegiatan ini akan memberikan masukan ke seluruh daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyusunan APBD. Sehingga dari perencanaan kegiatan dirancang, kemudian penganggarannya baik dari sisi pendapatan, belanja dan pengawasan akan tampak," kata Dirjen Bakeuda Kemendagri, Agus Fatoni, Kamis, 31 Maret 2022.

Ia menerangkan kegiatan tersebut dilaksanakan bergiliran di beberapa provinsi. "Hari ini di Lampung agar mendorong perekonomian daerah dan membangkitkan pariwisata dan memberikan kesempatan seluruh daerah untuk melihat daerah lainnya," jelas dia.

Sebab, Lampung salah satu daerah yang pengelolaan keuangannya terbaik. "Dari sini bisa belajar, sehingga diharapkan lahir pedoman APBD yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Masukan seluruhnya akan diterima. Kegiatan ini pararel dan berkelanjutan," kata dia.

Ia mengatakan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.

"RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2023," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan Lampung dipilih menjadi lokasi kegiatan rapat Kemendagri karena Lampung sejak 2019 pengelolaan keuangan baik.

"Kita planing budjeting mulai dijalankan sejak 2019, pengelolaan keuangan juga dijalankan. Bahkan tujuh kali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Selain itu dari sisi pengelolaan keuangan selalu menjadi contoh bagi daerah lain," kata dia.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar