#apbn#beritalampung#keuangandaerah

Target APBN di Lampung Baru Terealisasi 53,95 Persen

( kata)
Target APBN di Lampung Baru Terealisasi 53,95 Persen
Kanwil Kementerian Keuangan Lampung sampaikan RAPBN 2020 dan realisasi RAPBN 2019 di kantor DJPb Lampung, Selasa, 27 Agustus 2019. Lampost.co/Effran


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berjalan di Provinsi Lampung baru mencapai 53,95% dari total pagu Rp10,82 triliun hingga September 2019. Realisasi tersebut terbilang masih di bawah target yang ditetapkan. Hal itu didorong untuk menggenjot pelaksanaan kegiatan sesuai yang diproyeksikan.

Kepala Perwakilan Kemenkeu di Provinsi Lampung sekaligus Kepala Kanwil DJPb Lampung, Alfiker Siringoringo menjelaskan penerimaan 2019 dalam APBN dari Lampung ditargetkan Rp12,59 triliun. Namun, hingga Agustus baru terealisasi 35% atau Rp4,47 triliun dan penerinaan bukan pajak mencapai 95% dari target Rp10,58 triliun.

Sementara, kinerja APBN 2019 di Lampung ditandai dengan jumlah realisasi yang sudah mencapai 53,95% dari total pagu Rp10,82 triliun. "Belanja pegawai memiliki realisasi terbesar 70,8%," kata Alfiker dalam konferensi pers di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Lampung, Selasa, 27 Agustus 2019.

Di sisi lain, lanjutnya, penyerapan untuk belanja barang (49,7%) dan belanja modal (41,41%) yang masih harus digenjot. Penyerapan anggaran belanja tersebut masih terbilang dibawah target. Sebab, masih terdapat beberapa pekerjaan yang masih dalam proses lelang. "Untuk realisasi belanja modal yang rendah terjadi atas adanya pekerjaan yang baru mulai dilaksanakan. Sehingga, belum ada permintaan pembayaran kecuali uang muka," ujarnya didampingi jajaran Kepala Kanwil dibawah Kementerian Keuangan.

Kendati demikian, berdasarian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), kanwil Lampung memperoleh nilai 93,42 pada Semester I 2019. Namun, dari nilai itu masih ditemukan satu indikator yang dibawah target. "Dalam mewujudkan penganggaran yang baik, Menteri Keuangan menetapkan menetapkan langkah strategis," ujarnya.

Disamping APBN 2019 itu, menurutnya, rancangan APBN 2020 akan menjadi momentum awal untuk memulai tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia dengan berfokus pada akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatab kualitas SDM. Hal tersebut mengingar daya saing nasional ditentukan kualitas SDM. Terlebih, dalan memasuji era ekonomi berbasis digital.

Untuk itu, berbagai kebijakan dibidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial akan digiatkan agar SDM dapat berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. "Tatgetnya, di 2020 tingkat kemiskinan menjadi 8,5%-9%, pengangguran menjadi 4,8%-5,1%. Ketimpangan ditunjukkan dari indeks gini rasio akan ditekan menjadi 0,380 dan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,51," katanya.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar