#ekonomi#pemulihanekonomi

Tantangan di 2023 Disebut Kian Kompleks dan Tak Terprediksi

( kata)
Tantangan di 2023 Disebut Kian Kompleks dan Tak Terprediksi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan pada 2023 akan semakin kompleks dan polanya menjadi sangat tidak terprediksi. Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak terkait guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meredam sejumlah risiko yang muncul.

"Ini karena ada aspek geopolitik, keamanan, dan perang, selain aspek ekonomi seperti krisis pangan dan energi, yang sumbernya kadang-kadang juga berasal dari nonekonomi," kata Sri Mulyani, saat 'Stakeholder Gathering DJPPR 2022', dilansir dari Antara, Rabu, 21 Desember 2022.

BACA JUGA: Aturan Anyar Kemnaker Tingkatkan Potensi PHK

Untuk itu, ia berharap kerja sama yang terjalin secara baik antarpemangku kepentingan di masa-masa yang sangat luar biasa sulit akan semakin kuat dan baik lantaran akan menjadi modal Indonesia untuk maju ke depan.

Sri Mulyani berpendapat Indonesia tidak bisa mengontrol kejutan, ujian, maupun tantangan yang ada lantaran bagian dari kehidupan dan perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara. "Kami tidak bisa memilih tantangannya, yang bisa pilih memperkuat kesiapan kita," tegasnya.

Dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat Indonesia dengan bekerja secara sinergis, kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi. Hal tersebut harus dilakukan agar uang masyarakat bisa betul-betul mencapai tujuan, yaitu melindungi rakyat, melindungi ekonomi, dan melakukan tugas investasi untuk mempersiapkan generasi yang akan datang.

Menkeu menjelaskan di masa-masa sulit, uang masyarakat yang ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi instrumen yang sangat penting dengan dimensi yang sangat kaya dan beragam.

Pengelolaan keuangan negara begitu rumit karena terdiri dari banyak hal, seperti penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP), misalnya, royalti, bagi hasil pemerintah dan kementerian/lembaga, sehingga harus dikelola dengan sangat hati-hati.

Uang yang diambil dari perekonomian dan rakyat itu pun akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai belanja negara dan jika terdapat defisit anggaran maka dilakukan untuk mendanai aktivitas yang ada dalam perekonomian.

"Ini yang kami jaga sebagai sebuah siklus APBN, keuangan negara yang tertib, akuntabel, produktif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat," kata dia.

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar