#KPK#TANAHSITAAN#BERITALAMPUNG

Tanah Jalinsum di Desa Kedaton Bukan Barang Sitaan KPK

( kata)
Tanah Jalinsum di Desa Kedaton Bukan Barang Sitaan KPK
Tanah sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Mantan Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel kini menjadi perkebunan jagung. Lampost.co/Juwantoro


Kalianda (Lampost.co) -- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan menyatakan tanah di tepi Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda bukan termasuk barang yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu tanah bukan yang termasuk diserahkan KPK kepada Pemkab Lampung Selatan," ujar Kepala BPKAD Lamsel Intji Indriati melalui telepon, Kamis, 18 Februari 2021. 

Ia menyatakan tanah sitaan (Barang rampasan,red) yang kini telah menjadi perkebunan jagung tidak termasuk yang diserahkan KPK kepada Pemkab Lampung Selatan.

"Kami sudah cek tanah itu, bukan termasuk barang sitaan KPK yang diserahkan kepada Pemkab Lamsel,"katanya.

Berdasarkan pantauan Lampost.co, tanah di tepi Jalinsum Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda semula terpasang plang KPK. Karena, tanah tersebut merupakan barang rampasan tindak pidana korupsi free proyek dengan tersangka Mantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan.

Namun, kini plang KPK sudah tidak terlihat lagi. Tanah tersebut telah menjadi perkebunan jagung yang tumbuh subur ditanah tersebut.

Sebelumnya, diberitakan Lampost.co, Barang rampasan dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Mantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan oleh Pemkab Lamsel lebih dahulu akan dipilah.

"Ya, kami pilah dahulu mana yang bisa dimasukkan dalam aset daerah untuk dijadikan aset daerah dan mana yang akan dilelang,"ujar Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, Rabu, 18 November 2020.

Menurut Thamrin, rencana jangka pendek untuk barang rampasan tersebut akan dimasukkan dalam aset daerah. Namun, barang rampasan seperti kendaraan akan dilelang. Setelah itu, uang hasil lelang akan dimasukkan ke kas daerah.

"Kendati demikian, untuk barang rampasan yang akan dijadikan aset daerah dan dilelang akan dibahas dahulu bersama DPRD Lampung Selatan,"katanya.

Menurut Thamrin, hal ini dilakukan agar barang rampasan yang dijadikan aset daerah dan dilelang sesuai aturan.

"Bahkan, barang rampasan tersebut bisa juga dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," ujar Thamrin. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar