pilkadaKPUkorona

Tak Ada Dasar Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan Pilkada Didiskualifikasi

( kata)
Tak Ada Dasar Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan Pilkada Didiskualifikasi
Ilustrasi Bawaslu. Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Pelanggar protokol kesehatan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak dapat dikenakan sanksi diskualifikasi. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Petalolo mengatakan tak ada payung hukum yang mengatur hal tersebut.

 

Ratna menjelaskan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. Sanksi yang diterapkan berupa administrasi.

"Sanksi peringatan tertulis, penghentian kampanye, pembubaran kampanye, hingga sanksi tidak diikutkan dalam kampanye selama tiga hari," jelas Ratna kepada Medcom.id, Kamis, 26 November 2020.

Ratna menekankan sanksi diskualifikasi hanya diterapkan pada empat jenis pelanggaran. Pergantian pejabat daerah oleh calon kepala daerah petahana di luar waktu yang telah ditentukan, penggunaan kewenangan untuk program kegaiatan calon petahana, politik uang, dan laporan dana kampanye.

"Selain (empat pelanggaran) itu tidak ada sanksi diskualifikasi yang dapat diterapkan termasuk pelanggaran protokol kesehatan," ujar dia.

Ratna mengatakan bila terjadi pelanggaran protokol kesehatan berujung tindak pidana bakal diproses. Namun, bukan diproses dengan Undang-Undang Pilkada.

"Tapi berdasarkan kategori pelanggaran tindak pidana umum. Kewenangannya ada di kepolisian," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan peserta pilkada dan tim kampanye tertib menerapkan protokol kesehatan. Sebab, sejumlah sanksi telah menanti pelanggar protokol kesehatan dalam pilkada.

"Jangan main-main kepada paslon dan tim kampanyenya. Karena kalau melakukan protokol kesehatan kami tindak, bahkan sampai didiskualifikasi," ujar Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 23 November 2020.

Sebanyak 1.510 pelanggaran protokol kesehatan terjadi selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Pelanggaran dari 73.500 kegiatan selama 59 hari kampanye.

Winarko







Berita Terkait



Komentar